PERTANGGUNGJAWABAN SEKTOR PUBLIK
MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Kata pengantar
Kami mengucapkan kata puji syukur ke hadirat Tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya. Sehingga penulis atau penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “regulasi keuangan publik” dengan baik dan lancar tanpa hambatan yang sedikit memberatkan dalam proses pembuatannya.
Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu,saran dan kritik yang membangun dari ibuk pembimbing dan rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.
Padang, november 2016
Salam Penyusun
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Pertanggungjawaban public adalah mekanisme penympaian pelaporan pertanggungjawaban organisasi sector public kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya..
RUMUSAN MASALAH
Seperti apa teori pertanggungjawaban publik
Bagaimana system pertanggungjawaban publik
Seperti apa siklus pertanggungjawaban publik
Bagaimana teknik teknik pertanggungjawaban publik
Seperti apa contoh praktek pertanggungjawaban publik
TUJUAN
Agar mahasiswa dapat memahami teori pertanggungjawaban publik
Agar mahasiswa memahami system pertanggungjawaban publik
Agar mengetahahui siklus pertanggungjawaban publik
Agar mengetahui bagaimana teknik pertanggungjawaban publik
Mahasiswa mampu mengetahui contoh praktek pertanggungjawaban publik baik dalam pemerintahan pusat,daerah,LSM,yayasan,serta partai politik
BAB II
PEMBAHASAN
A. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
1. Makna istilah pertanggungjawaban public
Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, kewajiban, tanggungjawab ,penyelengggaraan .istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti.istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab,menerangkan kinerja,dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Dalam kepemimpinan pertanggungjawaban diartikan sebagai pengakuan dan pengambilalihan tanggung jawab atas tindakan ,hasil,keputusan, kebijakan yang mencakup aministrasi dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi.
Dalam politik pertanggungjawaban adalah factor pnting dalam mengamankan hak kekuasaan public.pertanggungjawaban berbeda dengan transparansi dimana pertanggungjawaban hanya memungkinkan umpan balik negative setelah keputusan atau tindakan.
2. Teori kekuasaan (aunthority) dalam pertanggungjawaban public
Kekuasaan adalah upaya untuk mempengaruhi orang agar sesuai dengan tujuan dan keingina yang berkuasa.kekuasaan menurut niccolo Machiavelli adalah kekuasaan haruslah direbut,lalu dipertahankan,dan dalam mempertahankannya ,seseorang penguasaharus serentak dicintai dan ditakuti warganya,kekuasaan menurut Foucault adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu.kekuasaan menurut Hannah arendt kekuasaan manusia terkait dengan kemampuannya untuk melakukan suatu tindkan .
Kekuasaan manfatnya dapat memenuhi prinsip menenangkan keyakinan bahwa para pengikut harus menggunakan segenap usahanya .perbedaan bentuk hilangnya kekuasaan
Kekuasaan terbatas
Di berbagai pengaturan kepentingan pihak yang dipimpin mempengaruhi perintah,namunyang dipimpin dapat tidak mendukung walaupun semua pihak harus mengikuti perintah pimpinan.
Pemeilharaan kekuasaan
Seseorang pimpinan harus dapat mempertahankan kekuasaannya.faktor yag dapat menghilangkan kekuasaan antaranya memberikan perintah yang sulit dilakukan,perlakuan tidak adil,tingkah laku pimpinan yang berubah ubah.
Apa yang terjadi jika pemelihara kekuasaan gagal ?
Pemberontakan kepada pimpinan dapat menghukum pimpinan atas perlakuan yang tidak adil.
Permasalahan pimpinan
Pimpinan mempunyai dua tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin .pertama,pemipin dapat membayar pihak yang dipimpin berdasarkan tingkatan perintah yang menciptakan persaingan sehat antara pihak yang dipimpin.prmasalahan yang dihadapi pimpinan adalah menyangkut pemilihan upah untuk memaksimalkan keuntungan.
Permasalahan pihak yang dipimpin
Pihak yang dipimpi mempunyai dua keputusan yang akan dibuat (1)mereka harus memutuskan apakah akan berpartisipasi dengan asumsi mereka akan menerima manfaat sebanyk yang diterima dari pihak lain.
Birokrasi dan delegasi
Manfaat pendelegasian
Pimpinan akan selalu lebih menyukai memberikan dorongan kepada yang dipimpin secara langsung.
Pimpinan sebagai perwujudan cita cita pegawai.
Kegagalan mempertemukan cita cita pihak yang dipimpin mengncam keuasaan pimpinan ,pemipmin harus menempuh upaya untuk menegakkan nilai yang dipercaya oleh masyarakat.
B. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
Sitem pertanggungjawaban public tergantung pada system pemerintahan yang diterapkan ,hal ini berkenaan dengan fungsi,cara,kegiatan,urusan. Atau tindakan memerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah.sistem pemerintahan menjaga stabilitas masyarakat.fungsi system pemerintahan adalah untuk mrnjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan Negara dalam waktu relati lama.sitem ini dibedakan menjadi :
Presidensial
Dimana kekuasaan eksekutif dipilih melaui pemilu dan terpisah dengan legislatif.terdiri dari tiga unsure yaitu :
Presiden yang dipilih rakyat dalam memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat pemerintahan terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tidak bias saling menjatuhkan
Tidak ada status yang tumpang tindihantara badan eksekutif dan legislatif.
Berikut ini cirri cirri pemerintahan prsidensial :
Dikepalai oleh presiden
Diangkat melaui demokrasi dan dipilih langsung
Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan mentri
Mentri hanya bertaggungjawab pada kekuasaan eksekutif presiden
Presiden tidak bertanggungjawab pada legislatif
Parlementer
Parlementer adalah system pemerintahan dimana DPR memiliki peranan penting dalam pemerintahan.disini presiden hanya sebagai symbol kepala Negara saja.
Komunis
Bentuk pemerintahan dimana Negara berada dibawah system satu partai dan medeklarasikan kesetian pada marxisme-leninisme.
Demokrasi Liberal
Adalah bentuk kerajaan demokrasi melaui perwakilan yang membuat keputusan berdasarkan undang undang yang tunduk pada perlembagaan yang liberal.
Liberal
Liberal menekankan hak hak prinadi serta kesamarataan peluang.
Capital
Adalah sitem social yang didasarkan pada pengakuan atas hak hak individu,termasuk hak atas property,dimana semua property dimiliki secara pribadi.
SIKLUS PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi
Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi
Penyusun darf laporan pertanggungjawaban organisasi
Pembahasan darf laporan pertanggungjawaban organisasi sector public
Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sector public
Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sector public ke legislatif/parlemen
Pemaparan / pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektr public oleh kepala organisasi di hadapan lembaga legislatif
Pembahasan laporan pertnggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif.
Teknik dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi
Penerbitan laporan pertanggungjawaban
TEKNIK PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
Teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban public
Metode kuantitatif
Metode analisis isi
Karakternya yaitu
Karakter objektif
Ini berkenaan dengan definisi yang jelas mengenai kategori kategori pesan terkait hal yang dipertanggungjawabkan
Sifat sistematis
In adalah prosedur yang diterapkan untuk semua isi pertanggungjawaban dari berbagai awal sampai akhir.
Kuantitatif
Ini adalah gambaran tentang isi laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan dukungan data yang terkuantifikasi berupa angka angka atau bilangan.
Metode survey
Metode yang memiliki kelebihan yaitu mampu mengumpulkan data secara besar besaran dengan mengakses sebagia populasi sebagai sampel dengan cara trtentu sehingga dapat dikatakan meakili seluruh populasi
Metode eksperimen
Adalah metode kuantitatif yang banyak digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ,terutama yang terkait dengan pengaruh isi lapora prtanggungjawaban
Metode kualitatif
Metode wawancara
Dapat berupa percakapan formal.
Metode observasi
Digunakan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala gejala komunikasi politik terkait dengan persoalan penting.
Metode focus group discussion
Langkah langkah nya sebagai berikut :
Merancang interview guide yang bersifat longgar sesuai topic
Menentukan paket pesan sebagai bahan diskusi
Moderator mengajukan pertanyaan
Menentukan dan mengorganisasi kelompok peserta yang terdiri atas jumlah dan karakter kelompok
Menghadirkan pastisipan untuk masing masing kelompok
Sementara paket pesan disampaikan oleh moderator
Melakukan transkrip hasil rekaman
Menganalisis data yang telah di transkrip sambil mempelajari catatan lapangan
Menarik kesimpulan dengan mengacu pada pertanyaan dan tujuan diskusi
Metode analisis semiotic
Adalah metode untuk menganalisis dan memberikan makna terhadap tanda yang ada pada suatu sisem pesan komunikasi.
Metode gabungan kuantitatif-kualitatif
Metode gabungan ini adala survey melalu wawancara, analisis isi melalui wawancara , dan analiss semiotic melalui wawancara.
Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban
Persentasi
Publikasi
Pengiriman surat
CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Pemerintah pusat
Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negr,pemerintah pusat mengeluarkan laporan realisasi APBN
Pemerintah daerah
Dalam menyusun akuntabilitasnya harus transparan dan dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas,sehingga mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas.
Lsm
Transparansi dan akuntabilitasnya LSM berarti LSM harus melakukan penvatatan keuangan dan memberikan laporan keuangan kepada konstituennya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.
Yayasan
Pemakai laporan keungan yayasan memeiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis yaitu :
Jasa yang diberikan oleh organisasi yayasan dan kemampuannya untuk menberikan jasa tersebut
Cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek kinerja manajer.
Partai politik
Sebagai salah satu organisasi yang ada di sector public ,partai politik juga harus menerapkan prinsip goog political party governance.,agar parpol bersifat akuntabel dan transparan dalam pengelolaan sumber daya keuangan.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pertanggungjawaban public adalah mekanisme penympaian pelaporan pertanggungjawaban organisasi sector public kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya..
LAMPIRAN
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK, Abraham Samad, menyampaikan perkembangan penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kasus Century terhadap penahanan mantan petinggi Bank Indonesia, Budi Mulya.
Menurutnya, publikasi perkembangan kasus Century adalah bentuk tanggung jawab KPK kepada publik.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, KPK punya kewajiban melaporkan progress report terkait kasus-kasus korupsi, utamanya kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus Century dan Hambalang. Hari ini KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka BM," kata Abraham.
Budi Mulya adalah mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) Budi Mulya yang menjadi tersangka korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagak berdampak sistemik.
Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUH-Pidana.
"Pelanggaran hukum yang dikenakan terhadap BM, yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," ujar Abraham.
Abraham menjelaskan, Budi Mulya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK sebelum dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor.
"Biasanya kalau tersangka dilakukan penahanan, berarti KPK sudah menyelesaikan hampir 70 persen dari 100 persen kesiapan yang akan kami lakukan. Adapun saksi ada 87 orang dan tiga orang saksi ahli," jawab Abraham saat ditanya kapan Budi Mulya disidang.
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010.akuntansi sektor publik.Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta
