Desember 16, 2016

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK "PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK"

 PERTANGGUNGJAWABAN SEKTOR PUBLIK
MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK


Kata pengantar
Kami mengucapkan kata puji syukur ke hadirat Tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya. Sehingga penulis atau penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “regulasi keuangan publik” dengan baik dan lancar tanpa hambatan yang sedikit memberatkan dalam proses pembuatannya.
Kami menyadari bahwa makalah ini belumlah sempurna. Oleh karena itu,saran dan kritik yang membangun dari ibuk pembimbing dan  rekan-rekan sangat dibutuhkan untuk penyempurnaannya.

Padang,   november 2016
       Salam Penyusun






BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Pertanggungjawaban public adalah mekanisme penympaian pelaporan pertanggungjawaban organisasi sector public kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya..

RUMUSAN MASALAH
Seperti apa teori pertanggungjawaban publik
Bagaimana system pertanggungjawaban publik
Seperti apa siklus pertanggungjawaban publik
Bagaimana teknik teknik pertanggungjawaban publik
Seperti apa contoh praktek pertanggungjawaban publik
TUJUAN
Agar mahasiswa dapat memahami teori pertanggungjawaban publik
Agar mahasiswa memahami system pertanggungjawaban publik
Agar mengetahahui siklus pertanggungjawaban publik
Agar mengetahui bagaimana teknik pertanggungjawaban publik
Mahasiswa mampu mengetahui contoh praktek pertanggungjawaban publik baik dalam pemerintahan pusat,daerah,LSM,yayasan,serta partai politik




BAB II
PEMBAHASAN

A. TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK

1. Makna istilah pertanggungjawaban public
                 Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, kewajiban, tanggungjawab ,penyelengggaraan .istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti.istilah akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab,menerangkan kinerja,dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
                Dalam kepemimpinan pertanggungjawaban diartikan sebagai pengakuan dan pengambilalihan tanggung jawab atas tindakan ,hasil,keputusan, kebijakan yang mencakup aministrasi dan penguasaan dalam ruang lingkup peran atau posisi.
                 Dalam politik pertanggungjawaban adalah factor pnting dalam mengamankan hak kekuasaan public.pertanggungjawaban berbeda dengan transparansi dimana pertanggungjawaban hanya memungkinkan  umpan balik negative setelah keputusan atau tindakan.

2. Teori kekuasaan (aunthority) dalam pertanggungjawaban public
                  Kekuasaan adalah upaya untuk mempengaruhi orang agar sesuai dengan tujuan dan keingina yang berkuasa.kekuasaan menurut niccolo Machiavelli adalah kekuasaan haruslah direbut,lalu dipertahankan,dan dalam mempertahankannya ,seseorang penguasaharus serentak dicintai dan ditakuti warganya,kekuasaan menurut Foucault adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu.kekuasaan menurut Hannah arendt kekuasaan manusia terkait dengan kemampuannya untuk melakukan suatu tindkan .
                   Kekuasaan manfatnya dapat memenuhi prinsip menenangkan keyakinan  bahwa para pengikut harus menggunakan segenap usahanya .perbedaan bentuk hilangnya kekuasaan 
Kekuasaan terbatas
Di berbagai pengaturan kepentingan pihak yang dipimpin mempengaruhi perintah,namunyang dipimpin dapat tidak mendukung walaupun semua pihak harus mengikuti perintah pimpinan.
Pemeilharaan kekuasaan
Seseorang pimpinan harus dapat mempertahankan kekuasaannya.faktor yag dapat menghilangkan kekuasaan antaranya memberikan perintah yang sulit dilakukan,perlakuan tidak adil,tingkah laku pimpinan yang berubah ubah.
Apa yang terjadi jika pemelihara kekuasaan gagal ?
Pemberontakan kepada pimpinan dapat menghukum pimpinan atas perlakuan yang tidak adil.
Permasalahan pimpinan
Pimpinan mempunyai dua tujuan ketika memberikan dorongan kepada pihak yang dipimpin .pertama,pemipin dapat membayar pihak yang dipimpin berdasarkan tingkatan perintah yang menciptakan persaingan sehat antara pihak yang dipimpin.prmasalahan yang dihadapi pimpinan adalah menyangkut pemilihan upah untuk memaksimalkan keuntungan.
Permasalahan pihak yang dipimpin
Pihak yang dipimpi mempunyai dua keputusan yang akan dibuat (1)mereka harus memutuskan apakah akan berpartisipasi dengan asumsi mereka akan menerima manfaat sebanyk yang diterima dari pihak lain.
Birokrasi dan delegasi
Manfaat pendelegasian
Pimpinan akan selalu lebih menyukai memberikan dorongan kepada yang dipimpin secara langsung.
Pimpinan sebagai perwujudan cita cita pegawai.
Kegagalan mempertemukan cita cita pihak yang dipimpin mengncam keuasaan pimpinan ,pemipmin harus menempuh upaya untuk menegakkan nilai yang dipercaya oleh masyarakat.


B. SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
       Sitem pertanggungjawaban public tergantung pada system pemerintahan yang diterapkan ,hal ini berkenaan dengan fungsi,cara,kegiatan,urusan. Atau tindakan memerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah.sistem pemerintahan menjaga stabilitas masyarakat.fungsi system pemerintahan adalah untuk mrnjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan Negara dalam waktu relati lama.sitem ini dibedakan menjadi :
Presidensial 
Dimana kekuasaan eksekutif dipilih melaui pemilu dan terpisah dengan legislatif.terdiri dari tiga unsure yaitu :
Presiden yang dipilih rakyat dalam memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat pemerintahan terkait.
Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tidak bias saling menjatuhkan
Tidak ada status yang tumpang tindihantara badan eksekutif dan legislatif.
Berikut ini cirri cirri pemerintahan prsidensial :
Dikepalai oleh presiden 
Diangkat melaui demokrasi dan dipilih langsung 
Presiden memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan mentri
Mentri hanya bertaggungjawab pada kekuasaan eksekutif presiden 
Presiden tidak bertanggungjawab pada legislatif

Parlementer
Parlementer adalah system pemerintahan dimana DPR memiliki peranan penting dalam pemerintahan.disini presiden hanya sebagai symbol kepala Negara saja.

Komunis
Bentuk pemerintahan dimana Negara berada dibawah system satu partai dan medeklarasikan kesetian pada marxisme-leninisme.

Demokrasi Liberal
Adalah bentuk kerajaan demokrasi melaui perwakilan yang membuat keputusan berdasarkan undang undang yang tunduk pada perlembagaan yang liberal.

Liberal 
Liberal menekankan hak hak prinadi serta kesamarataan peluang.

Capital
Adalah sitem social yang didasarkan pada pengakuan atas hak hak individu,termasuk hak atas property,dimana semua property dimiliki secara pribadi.


SIKLUS PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
Penetapan regulasi pertanggungjawaban pimpinan organisasi
Pembentukan dan penerbitan SK tim penyusun laporan pertanggungjawaban organisasi
Penyusun darf laporan pertanggungjawaban organisasi
Pembahasan darf laporan pertanggungjawaban organisasi sector public
Penyelesaian laporan pertanggungjawaban organisasi sector public
Pengajuan laporan pertanggungjawaban organisasi sector public ke legislatif/parlemen
Pemaparan / pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi sektr public oleh kepala organisasi di hadapan lembaga legislatif
Pembahasan laporan pertnggungjawaban organisasi oleh lembaga legislatif.
Teknik dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban organisasi
Penerbitan laporan pertanggungjawaban

TEKNIK PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK
Teknik penyusunan pelaporan pertanggungjawaban public
Metode kuantitatif
Metode analisis isi
Karakternya  yaitu 
Karakter objektif
Ini berkenaan dengan definisi yang jelas mengenai kategori kategori pesan terkait hal yang dipertanggungjawabkan
Sifat sistematis
In adalah prosedur yang diterapkan untuk semua isi pertanggungjawaban dari berbagai awal sampai akhir.
Kuantitatif
Ini adalah gambaran tentang isi laporan pertanggungjawaban yang disajikan dengan dukungan data yang terkuantifikasi berupa angka angka atau bilangan.

Metode survey
Metode yang memiliki kelebihan yaitu mampu mengumpulkan data secara besar besaran dengan mengakses sebagia populasi sebagai sampel dengan cara trtentu sehingga dapat dikatakan meakili seluruh populasi 

Metode eksperimen
Adalah metode kuantitatif yang banyak digunakan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ,terutama yang terkait dengan pengaruh isi lapora prtanggungjawaban


Metode kualitatif
Metode wawancara
Dapat berupa percakapan formal.
Metode observasi
Digunakan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala gejala komunikasi  politik terkait dengan persoalan penting.
Metode focus group discussion
Langkah langkah nya sebagai berikut :
Merancang interview guide yang bersifat longgar sesuai topic
Menentukan paket pesan sebagai bahan diskusi
Moderator mengajukan pertanyaan
Menentukan dan mengorganisasi kelompok peserta yang terdiri atas jumlah dan karakter kelompok
Menghadirkan pastisipan untuk masing masing kelompok
Sementara paket pesan disampaikan oleh moderator
Melakukan transkrip hasil rekaman
Menganalisis data yang telah di transkrip sambil mempelajari catatan lapangan
Menarik kesimpulan dengan mengacu pada pertanyaan dan tujuan diskusi
Metode analisis semiotic
Adalah metode untuk menganalisis dan memberikan makna terhadap tanda yang ada pada suatu sisem pesan komunikasi.

Metode gabungan kuantitatif-kualitatif
Metode gabungan ini adala survey melalu wawancara, analisis isi melalui wawancara , dan analiss semiotic melalui wawancara.

Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban
Persentasi
Publikasi
Pengiriman surat

CONTOH PERTANGGUNGJAWABAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Pemerintah pusat
Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negr,pemerintah pusat mengeluarkan laporan realisasi APBN 
Pemerintah daerah
Dalam menyusun akuntabilitasnya harus transparan dan dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas,sehingga mudah di akses oleh pihak yang berkepentingan serta masyarakat luas.
Lsm
Transparansi dan akuntabilitasnya LSM berarti LSM harus melakukan penvatatan keuangan dan memberikan laporan keuangan kepada konstituennya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan.
Yayasan
Pemakai laporan keungan yayasan memeiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis yaitu :
Jasa yang diberikan oleh organisasi yayasan dan kemampuannya untuk menberikan jasa tersebut
Cara manajer melaksanakan tanggungjawab dan aspek kinerja manajer.
Partai politik
Sebagai salah satu organisasi yang ada di sector public ,partai politik juga harus menerapkan  prinsip goog political party governance.,agar  parpol bersifat akuntabel dan transparan dalam pengelolaan sumber daya keuangan.

























BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
       Pertanggungjawaban public adalah mekanisme penympaian pelaporan pertanggungjawaban organisasi sector public kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atasnya..



LAMPIRAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua KPK, Abraham Samad, menyampaikan perkembangan penanganan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kasus Century terhadap penahanan mantan petinggi Bank Indonesia, Budi Mulya.
Menurutnya, publikasi perkembangan kasus Century adalah bentuk tanggung jawab KPK kepada publik.
"Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, KPK punya kewajiban melaporkan progress report terkait kasus-kasus korupsi, utamanya kasus yang menjadi perhatian publik, yaitu kasus Century dan Hambalang. Hari ini KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka BM," kata Abraham.
Budi Mulya adalah mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia (BI) Budi Mulya yang menjadi tersangka korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagak berdampak sistemik.
Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 KUH-Pidana.
"Pelanggaran hukum yang dikenakan terhadap BM, yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik," ujar Abraham.
Abraham menjelaskan, Budi Mulya ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK sebelum dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor.
"Biasanya kalau tersangka dilakukan penahanan, berarti KPK sudah menyelesaikan hampir 70 persen dari 100 persen kesiapan yang akan kami lakukan. Adapun saksi ada 87 orang dan tiga orang saksi ahli," jawab Abraham saat ditanya kapan Budi Mulya disidang.

DAFTAR PUSTAKA


Bastian, Indra. 2010.akuntansi sektor publik.Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta 

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK "PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK"

PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK
MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK




KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT., Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kami haturkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Perencanaan Publik.
Adapun makalah tentang Perencanaan Publik ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini, untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang Perencanaan Publik ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.




Padang, 05 Oktober 2016










BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan.Dilihat dari berbagai perspektif,kemajuan indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut.
Dibidang perekonomian,pembangunan sarana  dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian dapat terlihat dari penyediaan fasilitas jalan,jembatan,infrastruktur,telekomunikasi dan lain lain.Dibidang sosial ,pengadaan barnag dan jasa publik untuk peningkatan fasilitas kesehatan,pendidikan,dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial

B. Rumusan Masalah
1.Bagaimana pengadaan barang dan jasa publik di Indonesia ?

C.  Tujuan 
1.Memahami teori barang dan jasa publik.
2.Mengetahui system pengadaan barang dan jasa sektor publik.
3.Mengetahui siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik.
4.Mengetahui teknik pengadaan barang dan jasa.
5.Mengetahui contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik.






BAB II
PEMBAHASAN

A.  Teori Barang dan Jasa
1.  Sifat dan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa
Definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah perolehan barang,jasa,dan pekerjaan public dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat.Sedangkan defenisi pebgadaan barang dan jasa pablik selaras dengan defenisi tersebut,yakni perolehan,barang,jasa,dan pekerjaan pablik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pablik (masyarakat).
Pengadaan barang dan jasa merupakan hakikat bagi tugas bagi organisasi sector public.Proposi utama pengeluaran public pada setiap level organisasi sector public adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi.Dalam oraganisasi sector public yang termasuk pengadaan barang dan jasa public adalah  pengadaan barang dan jasa bagi seluruh bagian organisasi sector public.
Pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan system sentralisasi atau desentralisasi pada derajak yang berbeda .Pada system sentralisasi diberbagai pemerintahan ,bagian pengadaan di organisasi sector public ketika melaksanakan fungsinya sering kala didera rasa  ketakutan akan pemborosan dan penyalah gunaan wewenang oleh pejabat pelaksana diunit kerja.Sedangkan disistem desentralisasi,otonomi di terapkan sehingga pejabat pelaksana fleksibel dalam mendapatkan barang dan jasa dibawah program yang didanai bagian pengadaan atau sebagai entetitas yang  berfungsi membawa kepentingan bagian pengadaaan di unit kerja.
2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa
a. Ekonomi
Dalam pengadaan barang dan jasa public serta swasta,criteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah.Ekonomi adlah criteria yang berguna untuk tujuan administratif,sebagaiman aekonomi terhubung dengan kinerja fungsi pengadaan barang dan jasa.Namun ekonomi masih dibawah kriteria efesien yang luas seperti unit baya prodiksi terendah.Jika barang dan jasa diadakan tidak menghasilakn produk yang efesien maka pengadaan pada biaya terendah pun tdak ada manfaatnya.
b. Subtitusi Impor
Strategi pengadaan barang dan jasa public dapat mendorong pertumbuhan industry local dengan memberikan pilihan kepada pemasok local,atau membatasi pembelian pada perusahan asing.Banya organisasi public beupaya memastikan berbagai manfaat bagi industry dosmestik dalam menghadapi persaingan usaha organisasi public .Praktek pilihan ini harus dijaga dengan regulasi yang mengimbangi pasar tidak sempurna dan yang dapat menjaga persaingan adil dan wajar antara pemasok local dinegra berkembang dan pemasok internasional.
c. Pengembangan Persaingan
Persaiangan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok yang memenuhi kualifikasi untuk persainagn dalam mencapai kontrak public.Persaingan dan kejujuran dibutuhkan tidak hanya untuk memastikan manfaat outcome dalam harga dan kualitas,namun juga untuk memajukan akuntabilitas public dalam setiap prosesnya.
d.Dimensi Penataan 
Prinsip utama dalam goog gevormance menyiratkan prinsip serta peraturan pengadaan barang dan jasa konsisten,kualifikasi kontraktor,pnyerahan penawaran,dan manajemen kontrak.Informasi dan dokumentasi aturan ini harus tersedia secara luas,sementara aturan-aturannya harus diselenggrakan secara adil dan kosisten.Selain itu,dalam pengadaan barang dan jasa ,sistemfungsi yang dapat dipahami secar baik juga dibutuhkan untuk pendaftaran dan penyelesaian perselisihan atau keluhan dengan cepat untuk pengecekan tatacara yang beubah-ubah pada bagian pengadaan barang dan jasa serta untuk kekuatan penentuan berdasarkan kebijakan seseorang yang tidak konsisten dalam penyerahan kontrak ,penyelenggaraan,dan manajemen.

e. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat
Ada tidaknya pertanggug jawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri.Organisasi sector public bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat.Hal ini ditetapkan dalam keputusan yudisial diberbagai Negara.Pertanggung jawaban ini termasuk pengaturan mekanisme pendukung dalam kasus kegagalan kontraktor,pengawasan atas pelaksanaan oleh pemasok swasta,pemberian inforasi yang yang dapat dipercaya kepada masyarakat tentang penyedian layanan dan pembukaan kesempatan penyampaian keluhan.
f. Perlindungan Lingkungan
PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebai bagian dari petunjuk pengadaanbarang dan jasa.Organisasi sector public dapat mereview kebikan pembelian pada bagian dari unit kerjanya untuk memperbaiki dampak lingkungan akibat kebijakan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan tersebut termasuk pengemasan dan proses daur ulang.
3.Isu isu organisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
a. Pengabaian Sistematis
Permasalah mendasar dalam pengadaan barang dan jasa pablik adalah perasaan tidak memiliki kepentingan,dan sikap pengabaian operasi pengadaan dimana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral diserahkan ke specialists.Ada beberapa alasan terkait dengan pengabaian ini.Pengelolaan secara khususs lebih tertark pada kebijakan dan merasa bosanmelakukan tugas-tugas pembelian dengan mengeceknya.Manajer organisasi jarang memiliki waktu yang cukup untuk memahami seluk beluk kualitas produk,struktur penetapan harga,dan teknik khusus terkait penyimpanan ,pengiriman,serta penjualan produk.Selain itu terkait dengan integritas operasi,manajemen   sector public dituntut lebih cermat menjaga jarak dari pelaksanaan pembelian,dan mengisolasi manajer dari potensi perilaku korupsi.
b. Pentapan Organisasional
Pernyataan penting dalam penetapan organisasi adalah apakah pertanggung jawaban atas pengadaan barang dan jasaa harus berdasar pada unit kerja yang membutuhkan pelayanan atau bagian pembelian diorganisasi sector public.Manfaat utama Sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa diorganisasi sector public mengetahui hukum,kebijakan,prosedur,serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sector public.
4.Apa yang Didelegasikan dan kapan?
Isu Umum
Isu Pendelegasikan dan desentralisasi berputar menuju keseimbangan antara efesiensi dan resiko.Jajaran bagian organisasi yang terkait dengan pembelanjaan selalu  mendorong pedelegasian fungsi pengadaan barang dan jasadima penilaian erbaik adalah menurut kebutuhannya,dan kecepatan penyediaan dengan biaya yang murah melalui bagian pengadaan barang dan jasa.
Pertanyaan penting yang dipertimbangkan pada saat memutuskan pengadaan barang dan jasa secara desentralisasi:
Apakah lebih efektif untuk mengembangkan produser pembelian yang tegas dan perlindungan kontrak,atau mendorong manajer public untuk lebih cermat dalam mengembangkan prosedur dan perlindungan yang sesuai dengan barang dan jasa yang dibutuhkan
Bagaimana mendelegasikan pengadaan barang dan jasa kejajaran unit kerja ketika menerapkan perlindungan yang sesuai untuk mencegah penyalahgunaan
Peranan bagian pengadaan barang dan jasa dilembaga atasan dalam konteks pertanggung jawabanpengadaan barang dan jasa yang telah didelegasikan
Derajat risiko korupsi dan inefisien dalam tahapan pendelegasian dari siklus pengadaan barang dan jasa

Pada umumya,tiga variable yang menentukan derajat risiko adalah:
Kekhususan
Stuktur Pasar
Ukuran dan Kerumitan transaksi
5.Menjaga keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa 
a. Area Korupsi 
Korupsi dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa,terutama pada kondisi berikut:
Aturannya tidak jelas dan tidak mudah diakses public
Dokumen penawaran kurang baik atau banyak interprestasi
Spesifikasi dan standar tudak jelas serta pengawasa kontrak lepas
Dengan kondisi tersebut baik unit pengadaan barang dan jasa maupun penawaran dapat mengorupsi proses pengadaan barang dan jasa.Unit pengadaaan barang dan jasa dapat:
Menysuaikan spesifikasi untuk memberikan manfaat kepada pemasok khusus atau kontraktor
Membatasi informasi tentang kesempatan penawaran hanya pada    beberapa nenawar potensial
Menegaskan pentingnya pernyataaan untuk memberikan kontrak dengan dasar sumber daya tunggal
Memberikan penawaran yang lebih disukai informasi rahasia ketimbang penawaran yang lain
Mendiskualifikasikan pemaok potensial melalui prekualifikasi yang tidak layak atau biaya penawaran yang berlebihan
Terlibat langsung dalam kolusi dengan penawaran atau keterlibatan lain untuk mengubah proses secara keseluruhan

Para penawar dapat mengambil beberapa tindakan untuk mengubah proses penawaran dan outconenya,seperti:
Bersekongkol antar penawar untuk menentukan harga penawaran
Bersekongkol untuk menetapakan perputaran atau sistemlainya,dimana penawaran tidak akan berpartisipasi dalam perubahan,atau dengan sengaja mengajukan usulan yang tidak akan diterima atau secara teknis tidak sesuai

Upaya upaya internasional untuk menjamin keterpaduan dalam pengadaan barang dan jasa
Lemabga pemberian pinjaman internasional,seperti PBB,Bank Dunia,dan ADP berkontribusi secara signifikan dalam pemberantasan korupsi pada Pengadaan barang dan jasa.Prisip umum pada pengadaan barang dan jasa pada PBB adalah mensyratkan seluruh pegawai pengadaan barang dan jasa organisasi public untuk menjaga keterpaduan standar yang tidak dapat disangsikan dalam menjalin hubungan bisnisnya,baik kedalam maupun kedalam organisasi yang diperkerjakan,dan tidak dimanfaatkan organisasinya demi keuntungan pribadi
6. Barang dan jasa public VS barang dan jasa swasta
Barang public adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sector public,sifatnya tidak eklusif dab diperntunkan bagi kepentingan seluruh warga dalam skla luas.Barang swsta adalah barang khusus yang dimiliki oleh swasta,bersihat eklusif dan hanya bisa dinikmati oleh individu yang mampu membelinya karena harganya disesuaikan denhan harga pasar,dengan rumus sang penjual harus untung sebesar besarnya seperti perumahan mewah,vila,dll.
Pada setengah kolektif yang dimiliki swsta atau milik patungan swasta dan organisasi sector public,tidak boleh bersifat eklusif.Organisasi sector public harus ikut menentukan harga penjualannya,namu biasanya tidak terjangkau oleh rakyat kecil,seperti sekolah swasta dan rumah sakit swsta.
Penyediaan Pelayanan
Barang atau jasa public dapat dikontrakan ke sector swsta misalnya penggunaan kontraktor swasta dalam pembngunan lapangan terbang atau sebaliknya misalnya sekolah pemerintah menerima pembayaran dari orang tua murid dalam bentuk ongkospemakai pelayanan.
Sektor swasta mempunyai kecendrungan bekerja lebih efesien dan efektif ketimbang sector publik.Hal ini dapat terjadi karena:
Sektor swasta memiliki fleksibilitas dala pengelolaan sumberdaya sehingga perubahan permintaan pasar dapat ditanggapi
Persainagn pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga yang lebih murah bagi prlanggan

7. Standar Harga
Dalam rangka menyiapakan rancangan anggran yang akan disahkan menjadi anggaran ,organisasi sector public harus menjaring aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan pelayanan yang berbentuk fisik (barang) maupun yang bersifat jasa.Untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja,organisasi sector publik membutuhakan standar harga sebagai acuan bagi unit kerja/dinas untuk mengatur aktifitas dalam rancanagn anggaran pendapatan dan belanja.
Tujuan dan manfaat standar harga
Penerapan standar harga pada dasarnya akan memberikan tujuan serta manfaat sebagai berikut:
Menghindari adanya belanja yabg kuarang efektif dalam pencapaian kinerja 
Terciptanya acuan standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadiakan acuan bagi unit kerja yang ada diorganisasi pemerintah maupun  organisasi sector public lainnya
Terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran
8.Kebijakan pengadaan barang dan jasa
Organisasi telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi antara lain:
Reformasi peraturan
Perumusan strategis informasi pegawai atau keanggotaan organisasi
Rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi
Pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi
Pembentuak kemitraan bagi pembaruan tata organisasi

B.  Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik

Kerangka kerja hukum dan peraturan bagi pengadaan barang dan jasa :
a. Pengadaan barang dan jasa publik serta hukumnya
b. Kerangka kerja aturan
c. Penggunaan kode manual
d. Manual dan prosedur
Pengadaan Barang dan Jasa Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara :
 efisien,
efektif, 
terbuka dan bersaing, 
transparan, 
adil/tidak diskriminatif 
 akuntabel

C.  Siklus pengadaan barang dan jasa sektor publik :
Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran
Distribusi anggaran ke masing masing organisasi atau unit
Pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa
Penentuan program yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa
Analisis anggaran pengadaan
Pengumuman pengadaan
Proses tendering
Pengumuman hasil pengadaan
Penandatanganan surat perjanjian kerja
Pengerjaan pengadaan
Serah terima barang atau jasa
Proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa
Siklus Pengadaan 
Siklus yang ada dalam Pengadaan memiliki sembilan tahapan, antara lain :
1. Merencanakan pengadaan
2. Membentuk panitia
3. Menetapkan sistem pengadaan
4. Menyusun jadwal pengadaan
5. Menyusun owner estimate
6. Menyusun dokumen pengadaan
7. Melaksanakan pengadaan
8. Menyusun kontrak
9. Melaksanakan kontrak

D.   Teknik Pengadaan  Barang  dan Jasa
1.  Proses Pengadaan Barang dan Jasa
a.  Bentuk dan Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa
Bentuk pelaksanaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung sifat banrang dan jasa,ukuran dan kerumitan kontrak,tingkatan adaministratif,serta struktur pasar.Tata cara pengadaan secara global dan jenis dokumen dapat di ketahui secara umum.prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat di kembangkan serta di aplikasikan kepada kasus tertentu,seperti :
Penawaran yang kompetitif (internasional atau nasional)
Pembelanjaan (internasional atau nasional)
Kontrak langsung (tekadang di sebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung)
Kekuatan dan
Pengadaan barang dan jasa melalui agen
Penawaran kompetitif dapat di lakukan setiap saat.Di pihak lain,penawaran kompetitif yang terbatas tanpa mengiklankan kepada publik di lakukan karena kecilnya kapasitas dan keterbatasan kepemilikan kompetensi tersebut.Sementara itu,dalam prosedur pencairan anggaran,perbandingan harga harus di peroleh setidaknya dari tiga pemasok barang – barang seperti peralatan kantor,furniture,obat – obata,buku – buku dan bahan pendidikan,materi informasi dan komunikasi,serta ATK dalam skala kecil.
Metode pengadaan barang dan jasa dalam berbagai nilai sangat berbeda.Metode yang paling sederhana biasanya di gunakan bagi pembelian dengan nilai yang lebih rendah.Contoh,Bank Dunia biasanya mengadakan persaingan penawaran internasional untuk pembelian bernilai lebih dari $200.000,sementara izin persaingan penawaran nasional untuk pembelian bernilai antara $30.000 dan $20.000 serta izin pembelajaan dan pemilihan langsung untuk pembelian bernilai lebih kecil dari $30.000.

b . Persaingan Penawaran 
Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa,di mana yang di pilih harus berada di atas ambang tersebut.Disamping pemasok swasta,penawar potensial juga termasuk unit kerja di bawah organisasi nonpemerintah dan organisasi nirlaba.
Kompleksitas proses tergantung pada nilai serta sifat barang dan jasa yang di adakan.Sementara itu,permitaan penawaran kompetitif sama di semua kasus dan memungkinkan penggunaan bentuk – bentuk lain pengadaan barang dan jasa :
Deskripsi yang jelas dan adil apa yang di beli
Publikasi kesempatan untuk menawar
Kriteria yang adil untuk pemulihan dan pembuatan keputusan 
Menerima tawaran dari pemasok yang bertanggung jawab (atau kontraktor)
Perbandingan penawaran dan penetapan penawaran yang terbaik,yang sesuai dengan aturan pemilihan yang di tentukan dan dipublikasikan sebelumnya
Pemberian kontrak
Terkait dengan proses di atas,tahapan proses penawaran kompetitif adalah :
Prapenawaran (prebid)
Pengumuman dan undangan penawaran kepada publik
Pembukaan dan evaluasi penawaran 
Pemecahan keluhan
Pemberian kontrak dan kesimpulan
c. Proses prapenawaran (Prebid Process)
kebutuhan prapenawaran meliputi standar penawaran dan dokumen tender,aturan pengklasifikasian dan pendaftaran konraktor serta pemasok,aturan prekualifikasi,panitia evaluasi penawaran (jika di perlukan),dan proses pengambilan keputusan menyangkut perolehan penawaran.Dokumen harus berisi  spesifikasi yang jelas,petunjuk kepada penawar,dan syarat – syarat kontrak.
d. Pengumuman dan Undangan Publik untuk Menawar
Pengumuman kesempatan penawaran merupakan hal yang sangat mendasar dalam penawaran yang kompetitif.Pengumuman itu harus dipublikasikan di surat kabar lokal dan nasional,lembaran kantor,atau buletin elektonik untuk menyesuaikan sifat serta ukuran proyek.
prakualifikasi penawar biasanya dibututhkan untuk pekerjaan yang besar dan komleks atau atas pekerjaan dengan biaya tinggi yang nantinya dapat mengurangi persaingan,seperti desain pesanan peralatan,bangunan industri,pelayanan khusus,kontrak inti,atau kontrak pengelolaan.
Dokumen penawaran biasanya terdiri atas :
Undangan penawaran
Intruksi kepada penawar,termasuk kriteria untuk evaluasi penawaran
Formulir penawaran 
Formulir /kontrak kerja
Kondisi umum dan khusus dari kontrak
Spesifikasi (dan di gambarkan jika relevan)
Daftar barang dan kuantitasnya
Pemberian waktu atau skudel pemenuhan
Kebutuhan lampiran untuk beberapa item,seperti jenis deposit atau jaminan ke amanan

e. Pembukuan dan Evaluasi Penawaran 
kunci terciptanya transparansi dan keadilan adalah membuka penawaran pada waktu dan tempat yang telah di tentukan,yang di hadapi oleh seluruh penawar atau perwakilannya.Beberapa pembukaan penawaran publik akan mengurangi risiko bahwa penawaran akan bocor kepada pesaing ,hilang atau dimanipulasi.

Perolehan Kontrak 
Organisasi memberikan kontrak dalam periode penawaran yang sah kepada penawar yang telah di tentukan.penentuan ini di lakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang telah di tentukan.Penentuan ini di lakukan dengan mengevaluasi dokumen penawaran yang memiliki  biaya memadai .
g.  Ganti Rugi Terhadap Kelalaian 
Kesempatan yang tersedia bagi penawar untuk menajukan keluhan dan pengaduan menyangkut keadilan serta kepastian proses dan klasifikasi kelengkapan.Kebanyakan organisasi sektor publik menyediakan prosedur pada bagian pengadaan barang dan jasa itu sendiri untuk menginvestasikan keluhan kontraktor beserta ganti rugi atau pembagiannya.
2.  Bentuk Pengadaan Barang dan Jasa
a. Sumber Pengadaan Barang dan Jasa Tunggal
Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal disebut single – tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung.Hal ini layak di lakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam,dengan memenuhi kondisi standardisasi perlengkapan atau suku cadang (dan harga yang pantas).
b. Permintaan proposal (Requests for Proposal)
Permintaan proposal adalah negosiasi penawaran dimana pihak – pihak yang terlibat memasukkan kontrak setelah mendiskusikan istilah,kelengkapan,biaya,dan unsur lainnya.Tidak ada penawaran formal yang biasa terjadi dalam konsultasi atau pelayanan profesional pribadi,misalnya arsitek.
c. Pengadaan Barang dan Jasa dari Entitas Organisasi Publik
Kontrak antarorganisasi sektor publik juga berguna bagi integrasi bangsa di negara berkembang .Hal ini dapat memastikan keseragaman  pelayanan dan skala ekonomi ,menghindari berbagai pertengkaran dalam pengelolaan kontrak dan yang lebih penting lagi menciptakan kerjasama antarunit pemerintahan atau modal sosial publik.
d. Pembelian dalam Skala kecil (small purchacess)
Di negara berkembang,barang dengan kualitas buruk seringkali di beli pada harga yangmelebihi biasanya melalui kolusi.Hal ini merupakan alasan dibalik praktik memisahkan permintaan pembelian tahunan ke dalam beberapa paket kecil di bawah tingkat ambang.
e. Pengadaan Barang dan Jasa dari Organisasi Nirlaba serta Organisasi Masyarakat
Masyarakat lokal atau organisasi nonpemerintah didorong untuk berpartisipasi dalam kontrakdi sejumlah negara dan bahkan dalam proyek yang di dampingi oleh agen donor.Tujuannya adalah untuk menaikkan kelangsungan proyek mencapai tujuan khusus sosial,mengembangkan rasa memiliki proyek tingkat sosial.
 f.Penawaran Dalam Proyek yang Didanai Agen Donor
Karena pentingnya pengadaan barang dan jasa publik dalam manajemen pengeluaran publik serta penggunaan bantuan eksternal secara baik,organisasi multilateral seperti UN,ADB,World bank Dll.mereka menuntut penggunaan dokumen standar penawaran yaitu :
Ekonomi dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek 
Kesempatan bagi semua penawar yang memenuhi syarat dari negara maju dan negara berkembang untuk bersaing memperebutkan hak menyediakan barang dan jasa yang didanai organisasi
Mempromosikan kontrak domestik dan industri manufaktur di negara penerima bantuan 
Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa 

3. Administrasi Kontrak dan Pengawasan

Pentingnya Administrasi Kontrak Penawaran Dalam Proyek yang Didanai Agen Donor
Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik,yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik.Secara umum,kontrak harus dilaksanakan dan di awasi secara hati – hati.Efektivitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang lebih dahulu pada perolehan kontrak.Kesepakatan yang di capai bersifat ambiguitas,tidak realistis,atau menimbulkan konflik yang dapat mempersulit manajer publik untuk mengawasi pelaksanaannya.

4. Pengawasan Pelaksanaan Kontrak
Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak.Pelaksanaan kontrak termasuk mereview laporan kontraktor,melakukan pemeriksaan,mempersiapkan audit,dan memperoleh umpan balik.
Jaminan Kualitas 
Kualitas adalah komponen ekonomi dan jaminan kualitas adalah bagian yang penting dalam pemangatan kontrak.Hal ini terkait dengan draft teknis yang jelas dan karakter lain dari produk,pekerjaan atau pelayanan yang di sediakan menurut kontrak.

5. pengadaan barang dan jasa Militer Jaminan Kualitas 
Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil.Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan sosial akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa.Pada sisi persediaan,biaya tetap yang stabil dan skala ekonomi yang ada dalam produksi peralatan pertahanan serta kebutuhan penelitian yang tinggi,dan pengembangan investasi dengan teknologi baru akan semakin meningkatkan rintangan bagi “pendatang baru”.

E.  CONTOH PRAKTEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
Pemerintah pusat
Pemerintah daerah 
Lsm
Yayasan
Partai politik

Pemerintah pusat
Dalam organisasi pemerintah pusat,kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dan APBN.Salah satu contohnya adalah pengadaan peralatan mesin-mesin untuk BUMN,selain itu pengadaan barang dan jasa untuk pemilu yang dilakukan oleh KPU juga merupakan praktek oengadaan barang dan jasa di organisasi pemerintahan.
Pemerintah daerah 
Pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah sama saja dengan pemerintah pusat,hanya ruang lingkup dan tingkatan saja yang berbeda.Sebagai contoh,pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pilkada yang dilakukan oleh KPUD daerah yang bersangkutan,kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan kota atau propinsi,pengembangan perumahan dan pemukiman,peningkatan sarana dan prasarana kantor,dll.
LSM
Tujuan pengadaan barang dan jasa di LSM adalah untuk mendukung penyediaan layanan dasar kepada masyarakat.Contohnya,kebutuhan akan barang atau jasa yang digunakan dalam melakukan analisis dampak lingkungan,penegakan HAM,dan pemonitoran kegiaatan pemilu.
Yayasan 
Yayasan adalah badan hukum yanag memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,keagamaan,serta kemanusiaan.Maka dari itu tujuan pengadaan barang dan jasa pada yayasan adalah untuk menunjang aktivitas pemberian layanankepada masyarakat di bidang sosial,keagamaan,dan kemanusiaan.Contohnya,pengadaan barang-barang untuk rumah ibadah daam yayasan keagamaan,serta pengadaan barang untuk bantuan kepada korban bencana alam.
Partai politik 
Contohnya adalah ketika mendekati pemilu,partai politik akan disibukkan dengan kegiatan kampanye.Untuk keperluan kampanye tersebut,partai politik tentu memerlukan sarana-prasarana kampanye seperti kaos partai,spanduk partai,bendera partai,dan lain sebagainya.









BAB III
PENUTUP
Kesimpulan 
Pengadaan barang dan jasa di indonesia sangat berdampak terhadap pembangunan indonesia sendiri.Banyak contoh dari pengadaan barang dan jasa publik di indonesia seperti pengadaan peralatan mesin-mesin untuk BUMN,pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan pemilu yang dilakukan oleh KPU,pengadaan barang-barang untuk rumah ibadah dalam yayasan keagamaan.
Semua tujuan dari pengadaan barang dan jasa publik ini tidak lain adalah untuk menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah dan juga untuk kepentingan masyarakat luas,oleh karena itu pemerintah menjamin mutu barang atau jasa publik yang diberikan.

Saran
Pengadaan barang dan jasa publik oleh organisasi sektor publik harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kepuasan masyrakat dengan memaksimalkan dana atau anggaran yang ada,sehingga akan berdampak baik bagi kemajuan indonesia kelak











DAFTAR PUSTAKA


Deddi Nordiawan, 2010, Akuntansi Sektor Publik,  Penerbit Salemba Empat,
Jakarta.

Indra Bastian, 2010, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Penerbit
Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset,
Yogyakarta. 
























LAMPIRAN

Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Contoh kasus yang paling nyata tentang praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah adalah kerapuhan aspal jalan-jalan raya di Jakarta serta praktek pelanggaran tata ruang yang gila-gilaan dalam beberapa tahun terakhir ini. Curah hujan yang rendah sekalipun dengan cepat menimbulkan genangan air pada hampir semua ruas jalan, yang kemudian menyebabkan jalan dengan cepat berlubang.
Dalam dua contoh kasus ini, bisa dilihat bagaimana para birokrat negara atau pemerintah daerah tutup mata (kolutif) terhadap praktek menurunkan spesifikasi barang dan mutu pekerjaan yang dilakukan para kontraktor maupun konsultan proyek. Modus korupsi seperti ini sudah meluas. Maksudnya, dipraktekkan di hampir semua departemen atau lembaga negara dan pada semua pemerintahan daerah. Tidak baru, karena berlangsung sejak pembangunan nasional dimulai pada 1970-an. Bahkan, pada awal 1980-an, para ekonom pemerintah pun mengakui hal ini. Ekonom seperti mantan menteri Emil Salim dan Soemitro Djojohadikusumo (almarhum) pernah mengemukakan bahwa tidak kurang dari 30 persen kebocoran anggaran pendapatan dan belanja negara bersumber dari kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Menyedihkan karena kebocoran akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme itu masih berlangsung hingga kini. Pada 2000-an sekarang, nilai riil kebocoran APBN per tahun anggaran bisa mencapai kisaran Rp 60-70 triliun. Jumlah ini ekuivalen 20 persen anggaran pengadaan barang dan jasa per tahun. Maka tidak aneh jika sekitar 80 persen dari 20 ribu pengaduan tindak pidana korupsi yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut pelanggaran terhadap Keputusean Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah. Pada tingkat daerah, di Jawa Tengah misalnya, pengaduan masyarakat atas pelanggaran Keppres No. 80 Tahun 2003 mencapai 126 perkara sepanjang periode 2006-2008.
Untuk menekan potensi kebocoran anggaran ini, pemerintah berniat membuat undang-undang baru tentang pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah pusat, daerah, dan badan usaha milik negara. UU baru itu mengadaptasi perkembangan dinamika bisnis terbaru sehingga memuat ketentuan tentang peran dan fungsi perusahaan swasta sebagai mitra. Sama sekali tidak menghilangkan fungsi Keppres No. 80 Tahun 2003, UU baru itu justru menjadi faktor pelengkap yang akan menghilangkan area abu-abu dan menutup peluang bagi keinginan melakukan multitafsir.
UU baru itu berfokus pada tiga area. Pertama, perubahan struktur, dengan menerbitkan delapan buku petunjuk pengadaan barang dan jasa dari semula hanya satu buku. Buku-buku itu mengatur ketentuan umum pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang, pengadaan jasa konstruksi, pengadaan jasa konsultan, pengadaan jasa lain, pengaturan peran dan fungsi swasta, serta pengaturan swaloka. Juga diterbitkan buku yang mengatur pengadaan barang atau jasa secara elektronik. UU itu pun memuat peraturan baru tentang perjanjian kerangka kerja. Ketentuan perjanjian ini membuka peluang bagi pemerintah melakukan kontrak pengadaan barang berjangka panjang untuk tujuan berhemat. Selain itu, diperkenalkan reverse option, yakni lelang dengan penawaran untuk mendapatkan harga termurah
Apakah pembaruan ini efektif untuk mencegah kebocoran? Kita semua berharap begitu. Karena itu, pembaruan langkah dan strategi dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah harus bisa merespons dan mementahkan modus pembocoran anggaran yang dipraktekkan selama ini. Kita yakin bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah sudah mempunyai catatan lengkap mengenai modus-modus pembocoran anggaran. Dengan begitu, rancangan undang-undang baru tentang pengadaan barang dan jasa juga memuat strategi mengamankan dan menyelamatkan anggaran. Pada sejumlah kasus korupsi yang digelar di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, masyarakat sudah mendapat gambaran cukup utuh tentang bagaimana para koruptor membuat lubang untuk menadah anggaran proyek yang bocor.
Modus pembocoran yang lazim adalah markup (nilai proyek digelembungkan) dan spesifikasi barang diturunkan tanpa mengoreksi nilai proyek. Ada yang nekat dengan melakukan tender fiktif.
Apa pun modusnya, pembocoran anggaran proyek tidak akan sangat sulit jika tidak dilakukan secara berjemaah. Kalau bermain sendiri, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Alih-alih mendapatkan untung, Anda malah bisa dijebak dan dijerat hukum. Biar aman dan untung, harus berkolusi dengan pejabat di departemen via pemimpin proyek hingga ke para kasir di kantor kas negara agar tagihan dana proyek lancar. Belakangan ini jasa oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat pun diperlukan agar sebuah proyek dapat disetujui dalam APBN.
Asas profesionalisme tidak laku dalam modus itu. Yang terpenting, ada hubungan ayah-anak atau bentuk kekerabatan lainnya, hubungan karena dari partai politik yang sama atau karena si pengusaha donatur partai, anggota kelompok atau kedekatan pengusaha dengan pejabat tinggi negara. Dengan pendekatan inilah si Badu bisa menjadi ketua panitia pengadaan, si Udin menjadi pemimpin proyek, dan si Poltak menjadi pemasok barang atau jasa yang dibutuhkan departemen. Semua yang masuk jaringan hubungan atau kedekatan itu harus mendapatkan bagiannya. Dari petinggi departemen hingga para kasir.
Pada era otonomi sekarang ini, pemerintah, khususnya para ahli di Bappenas, menghadapi tantangan lain berupa rekayasa kebutuhan proyek. Hal ini bisa terjadi karena aparat pemerintah daerah yang amatiran. Modusnya, swasta atau pengusaha calon rekanan mengintroduksi kebutuhan daerah. Biasanya dibesar-besarkan, sehingga kebutuhan daerah itu menjadi layak. Dari gambaran kebutuhan itu, dimunculkanlah wujud proyek yang bisa memenuhi kebutuhan tadi. Dengan iming-iming kenikmatan ekstra bagi pejabat daerah itu, pengusaha mendorong para pejabat tersebut untuk memasukkannya dalam usulan proyek pemerintah daerah, sekaligus dengan rancangan dan perincian pembiayaan proyek.
Begitu diiyakan daerah, si pengusaha langsung bergerilya, membuka dan mengontak jaringannya pada departemen-departemen di Jakarta hingga anggota DPR pada komisi-komisi yang berkaitan dengan proyek. Targetnya, proyek yang direkayasa itu disetujui dan masuk APBN, dan semua yang punya andil mengegolkan proyek itu mendapat bagian atau diuntungkan. Tentu saja harus ada markup nilai proyek.
Kalau kebocoran per proyek bisa begitu besar, bisa dimaklumi. Jika sebuah proyek diurai, akan terlihat begitu banyak materi yang dibutuhkan. Dari sinilah markup harga barang dan jasa dilakukan. Dari sini pula penurunan spesifikasi barang dilakukan untuk memperbesar keuntungan, tidak peduli seburuk apa mutu proyek itu nantinya. Dengan pendekatan seperti itu, jangan mimpi akan ada lelang proyek yang fair, terbuka, dan berdasarkan kompetensi. Kalau Anda membaca iklan lelang proyek di surat kabar, itu hanya formalitas. Sebab, saat iklan itu dimunculkan, para pemenangnya sudah ditetapkan.
Orang-orang di Bappenas pasti sudah mendengar ungkapan tentang arisan proyek. Sejauh fair, tidak merugikan negara, dan berlandaskan kompetensi, arisan proyek rasanya masih bisa diterima karena ada semangat pemerataan dari kebiasaan itu. Namun, jika arisan proyek dijadikan sarana untuk secara bergantian membocorkan anggaran proyek, kebiasaan ini harus diperangi. Dengan niat melakukan pembenahan pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah, kita berharap RUU yang sedang disusun sekarang ini juga memasuki area modus pembocoran anggaran proyek pembangunan. Sudah begitu banyak negara dan rakyat dirugikan dari proyek pengadaan barang dan jasa.
Bambang Soesatyo, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia
Tulisan ini disalin dari Koran tempo, 24 Maret 2009

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK "REALISASI ANGGARAN PUBLIK"

REALISASI ANGGARAN PUBLIK
MAKALAH INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

 


KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT., Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kami haturkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Realisasi Anggaran Publik.
Adapun makalah tentang Realisasi Anggaran Publik ini telah kami usahakan semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini, untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.
Namun tidak lepas dari semua itu kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusunan bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin memberikan saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.
Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang Realisasi Anggaran Publik ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.




Padang, 19 Oktober 2016



Penyusun




BAB II
PEMBAHASAN

TEORI DALAM REALISASI ANGGARAN PUBLIK
Dalam literatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah, “operational management”.  Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan organisais publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan sumber daya yang efisien (Krajewski/Ritzman. 1990:3). Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, pabrik atau penyedia layanan, mempunyai fungsi operasional. Fungsi ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi.
Bagi manajer atau pengelola organisasi, isu utama dalam proses realisasi anggaran adalah kualitas, yang kemudian menjadi senjata dalam menghadapi persaingan. Namun, tekanan pada kualitas tidak berarti bahwa manajer dapat mengabaikan penghapusan penting antara kualitas dan biaya, serta waktu dan fleksibilitas. Tantangan yang muncul kemudian adalah menghasilkan kualitas produk dan jasa secara efisien. 

Apa itu Kualitas ? 
Definisi kualitas oleh produser atau penyedia layanan.
Dalam organisasi publik, kualitas berarti penyesuaian terhadap spesifikasi (comformance to specification). Kualitas merupakan bagian yang diukur melalui seberapa dekat hal ini dalam  menyesuaikan spesifikasi. Spesifikasi juga dapat didefinisikan dengan “desain kinerja tinggi”.  Kedua ukuran kualitas itu dapat diterjemahkan ke dalam spesifikasi dan ukuran pada setiap langkah proses organisasi. Dengan cara yang sama, kualitas layanan dijaga dengan penerapan standar pelayanan.
Definisi kualitas oleh pengguna/konsumen
Pengguna atau konsumen mendefinisikan kualitas sebagai nilai bahwa seberapa pun baiknya produk atau layanan pasti mempunyai tujuan berapa harga yang diharapkan akan dibayar. Definisi  lainnya adalah “kemampuan penggunaannya” (fitness for use) atau bagaimana produk dihasilkan  sebaik mungkin. Dalam memperkirakan nilai atau kemampuan penggunaan, konsumen dapat mempertimbangkan berbagai aspek kualitas, seperti perangkat keras (hardware), dukungan produk atau layanan, dan kesan psikologi. 

Kualitas Sebagai Manfaat Persaingan
Pengelola organisasi akan mendapatkan dampak positif dari kualitas yang tinggi karena kualitas merupakan isu yang melingkupi seluruh organisasi. Sebaliknya, kualitas yang rendah dapat berdampak negatif terhadap kinerja organisasi, seperi menurunkan kemampuan organisasi untuk bersaing di masyarakat (pasar) dan meningkatkan biaya dalam menghasilkan produk atau layanan.

Mencegah Permasalah Kualitas 
Isu-isu organisasi 
Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas adalah dengan menghacurkan rintangan yang dihadapi organisasi, yaitu antara bagian dan pengelola (manajer) di area fungsi yang berbeda bekerja bersama-sama merancang serta menghasilkan produk atau layanan yang terpercaya. Selain itu, untuk meningkatkan kemungkinan pendekatan yang rasional yang menyangkut desain percobaan, produk baru juga mempunyai kelompok jaminan kualitas (quality assurance).
Pertimbangan Pegawai 
Tantangan dalam pengelolaan kualitas adalah menjaga kesadaran akan pentingnya kualitas yang baik pada seluruh pegawai, dan untuk memotivasi pegawai dalam meningkatkan kualitas produk.  Dalam hal ini, yang dapat membantu meningkatkan kualitas adalah program “on the job training”.
Peningkatan kualitas juga dapat dilakukan melalui pemberian intensif dan pembayaran jasa dan bonus. Jika kualitas pelayanan meningkat, maka keuntungan juga akan meningkat dan pegawai akan menerima penghargaan atau hadiahnya.
Lingkaran Kualitas 
Cara lain untuk meningkatkan partisipasi pegawai dan meningkatkan kualitas adalah dengan mengembangkan “lingkaran kualitas” (quality circle – konsep dari Kaoru Ishikawa). Lingkaran kualitas adalah kelompok kecil dari pengawas dan pegawai yang bertemu untuk mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan masalah produksi, dan masalah kualitas. Filosofinya adalah bahwa kebanyakan pegawai akan lebih bangga dan tertarik pada pekerjaannya jika mereka turut serta membantu mewujudkannya.
Maksud desain produk dan proses 
Salah satu kunci untuk mencapai kualitas yang tinggi adalah dengan memastikan bahwa produk atau jasa didesain sesuai kapabilitas organisasi yang menghasilkannya. Ini berarti pengelola operasi dan perancang produk/jasa harus bekerja sama pada awal tahapproduk/jasa demi tercapainya kualitas hasil yang lebih baik.
Pertimbangan pembelian 
Produksi barang dan jasa membutuhkan input beberapa bahan baku atau item pembelian. Manajer operasi harus memperhatikan kualitas input tersebut. Pimpinan organisasi juga mempunyai tanggung jawab terkait kualitas pemasok bahan (supplier). Jika ia menginginkan bagian pembelian mengidentifikasi beberapa biaya yang rendah yang ditawarkan pemasok yang berkualifikasi, pemimpin manajemen harus mengikuti pembelian dengan waktu yang cukup untuk mendapatkan dan menganalisis informasi yang ada terkait kualifikasi pemasok (supplier). Upaya ini membutuhkan kerjasama antara bagian pembelian dengan bagian lainnya yang mempunyai kapabilitas teknis dalam melakukan analisis.

Berbagai Pendapat Ahli Tentang Kualitas Dalam Realisasi Anggaran 
W. Edward Daming
Menyatakan bahwa untuk mencapai kualitas yang baik harus dimulai dengan pemimpin puncak organisasi. Argumentasinya adalh bahwa organisasi mempunyai rencana strategi  yang  telah pasti ‘kemana akan dilaksanakan’ dan ‘bagaimana mencapainya’. Manajemen harus  mempunyai filosofi bahwa kesalahan, kerusakan, dan bahan yang tidak sesuai lama kelamaan tidak akan diterima serta dihapuskan. Kualitas pengawasan harus ditingkatkan dengan menyediakan waktu yang cukup bagi pengawas (supervisor) untukbekerja dengan pegawai, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan yang ada. Manajemen juga harus menciptakan lingkungan dimana pegawai tidak akan takut dalam melaporkan permasalahan atau merekomendasikan perbaikan. Ketakutan ini biasa muncul dari pemikiran balasan yang akan berdampak terhadap pelaporan pegawai.oleh karena itu, manajemen harus mengembangkan perangat yang sesuai dalam mengelola kualitas. Perangkat itu tidak hanya mesin atau peralatan tangan yang dapat membantu mengkur kualitas yang dihasilkan,tetapi juga metode statistik untuk mengendalikan proses atau bahan yang masuk ke dalam organisasi dan membantu mengidentifikasi sumber permasalahan kualitas. Metode statistik dapat digunakan untuk membantu apakah pelatihan pegawai memang dibutuhkan. Metode statistik juga merupakan kekuatan manajemen dari berbagai peralatan untuk mengelola kualitas. 
Joseph M. Juran
Mengidentifikasi abahwa lebih dari 80% kerusakan kualitas disebabkan oleh faktor pengendalian dari manajemen. Sebagai konsekuensinya, manajemen secara kontinue harus melakukan perbaikan melalui pengelolaan kualitas yang sering disebut dengan trilogi : perencanaan, pengendalian, dan perbaikan kualitas.
Armand V. Feigenbaum, 
Yakni yang disebur dengan Total Quality Control (TQC). TQC adalah konsep dimana kualitas merupakan tanggung jawab yang harus dibagi kepada seluruh orang dalam organisasi, khususnya pegawai yang membuat produk. Dalam TQC, seluruh personal membagi pandangan bahwa pengendalian kualitas adalah titik akhir dari TQC. Kesalahan atau kerusakan harus ditemukan dan dikoreksi pada sumbernya. Kualitas sumber merupakan jalan kehidupan dan pegawai berwenang menghentikan jalannya produksi jika mereka melihat adanya permasalahan kualitas. 
Kaoru Ishikawa
Kualitas membutuhkan keterlibatan organisasi secara total. Dia menyimpulkan bahwa di Negara-Negara Barat, pengendalian kualitas umumnya dilakukan hanya atas beberapa staf spesialis dan hanya menanggapi permasalahan yang serius. Menurutnya, keterlinatan organisasi secara total akan menjadi input bagi perbaikan kualitas dan sering kali pihak nonspesialis menyediakan saran-saran perbaikan kualitas.
Philip B. Crosby
Berpendapat bahwa kualitas bersifat gratis. Dalam kebijakan konvensional dinyatakan bahwa berbagai tingkatan kualitas mempunyai harga yang sama. Tingkat kerusakan sebesar 8% akan menyebabkan biaya kerisakan yang besar. Jika dikurangi menjadi 3%, biayanya akan menjadi lebih besar lagi. Hal ini berasal dari biaya perbaikan mesin yang harus dibeli atau bahan baku yang lebih baik untuk menghasilkan produk atau keterampilan pegawai yang harus direkrut.
Genichi Taguchi
Dimana prinsip utama pendekatannya pada kualitas adalah mengembangkan produk/jasas berkualitas tinggi dengan cara mengurangi biaya yang disebut dengan “quality engineering”.



 SISTEM REALISASI ANGGARAN PUBLIK
Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran mengacu pada arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa (krajewski/Rizman,1990:4). Fungsi ini sangat penting bagi sistem produksi barang dan jasa , baik bagi organisasi publik maupun organisasi swasta.
Lingkungan Eksternal
PARTISIPASI KONSUMEN/MASYARAKAT



REALISASI ANGGARAN
(OPERASIONAL DAN TRANFORMASI)

OUTPUT
Barang
Jasa/layanan

INPUT
Pekerja
Manajer/pimpinan
Peralatan
Fasilitas
Bahan
Tanah/lahan
Energi
Informasi eksternal













INFORMASI KINERJA



Dalam sistem realisasi anggaran ada dua jenis input : pertama, partisipasi konsumen atau klien pada saat mereka tidak hanya menerima output, tetapi juga ikut aktif dalam proses transformasi itu sendiri. Kedua, informasi dari bagian sumber daya internal maupun eksternal, seperti laporan internal tentang layanan konsumen atau pengelolaan persediaan , dan laporan pemerintah terkait kecenderungan ekonomi.
  Pengelolaan operasi atau realisasi anggaran dapat dilihat dari tuga perspektif yang berbeda , yakni sebagai fungsi, sebagai penunjang karier, dan sebagai seperangkat keputusan.


Realisasi Anggaran sebagai fungsi
 Operasi adalah salah satu dari berbagai fungsi dalam organisasi . pada organisasi berukuran besar , penetapan masing - masing fungsi ke dalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggungjawaban atas aktivitas tertentu namun, saling terkait satu sama lain.
 
Realisasi Anggaran sebagai penunjang karier
Operasi telah menjadi tingkatan karier menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi. Sebagai contoh , jabatan kepala pelaksana yang berlatar belakang keuangan. 

Realisasi Anggaran sebagai perangkat keputusan
Pembuatan keputusan merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh aktivitas manajemen . 



SIKLUS REALISASI ANGGARAN PUBLIK
Siklus realisasi anggaran terdiri dari serangkaian kegiatan setelah penganggaran ditetapkan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 tahapan kegiatan yakni persiapan , pelaksanaan dan penyelesaian.



























Setiap tahapan realisasi anggaran public terbagi kedalam tiga kegiatan utama yakni
(1) pencairan anggaran (pengeluaran)
(2) realisasi pendapatan
(3) pelaksanaan
Masing - masing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. setiap kegiatan utama itu terbagi lagi ke dalam kegiatan per tahapan persiapan , proses pelaksanaan dan penyelesaian.
Kegiatan utama yang pertama,yakni pencairan anggaran(pengeluaran). dimulai dengan tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas; tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatataan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.
Kegiatan utama yang kedua,yakni realisasi pendapatan, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan mmbuat regulasi untuk prosedur serta formulir;tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegitan penagihan dan pengumpulan pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif.
Kegiatan utama yang ketiga, yakni pelaksanaan program , dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukkan tim dam meembuat data aturan serta pembagian beban kerja. Tahap proses pelaksanaaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan , sementara tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.



TEKNIK REALISASI ANGGARAN PUBLIK
Berdasarkan sistem realisasi anggaran yang telah dirancang, pengelola (manajer) akan mengoordinasikan kegiatan sehari-harinya dengan strategi operasi organisasi.
Peramalan 
Pada proses perencanaan , pengelolaan organisasi menggunakan peramalan. namun, ada beberapa fakta bahwa peramalan lekat dengan kekeliruan. Menurut pengertiannya, peramalan adalah proses memperkirakan kejadian di masa depan.

Karakteristik Permintaan
Penawaran barang dan jasa sangat beraneka ragam. Proses peramalan akan mudah dilakukan jika pola permintaan atas produk tertentu telah dikuasai. Berbagai factor , baik internal maupun eksternal, akan mempengaruhi sebuah permintaan.
Dari berbagai factor yang mempengaruhi permintaan ,lima komponen dasar permintaan pada kebanyakan organisasi adalah rata – rata, kecenderungan,pengaruh musiman, siklus pergerakan, dan kesalahan yang tidak disengaja. Komponen rata –rata dalam derajat yang berbeda untuk menetapkan rumus permintaan yang dipicu oleh factor eksternal dan internal.

 
Pelaksanaan peramalan dalam Realisasi Anggaran
Karena permintaan memiliki berbagai perbedaan karakteristik , beberapa metode peramalan yang berbeda akan dibutuhkan. Tujuan peramalan adalah mengembangkan peramalan yang berguna dari informasi yang ada . Dalam buku operation management (1990:349), krawjeski dan Rizman menyatakan bahwa tiga jenis teknik peramalan yang digunakan untuk meramalkan permintaan adalah:
 1) Time series Analisy
 2) Metode Kausal
 3) Teknik Kualitatif 

Merancang Sistem Peramalan
Pada saat merancang sistem peramalan permintaan , manajer harus menetapkan : (1) apa yang harus diramalkan
(2)perangkat apa yang akan digunakan
(3)bagaimana sistem yang dapat membantu pembuatan keputusan manajerial. 

Contoh peramalan
Sebuah yayasan yang bergerak di bidang ekonomi ingin melakukan alokasi bantuan modal usaha kecil bagi nelayan nmiskin di daerah dampingannya. Proses peramalan permintaan dilakukan melalui studi kelayakan dengan teknik kualitatif.hasil studi kelayakan itu dapat berupa hasil analisis menyangkut seberapa besar nelayan miskin membutuhkan tambahan modal usaha, perkiraan jumlah kebutuhan tambahan modal, dan jumlah nelayan miskin yang membutuhkan tambahan modal.

Manajemen Bahan 
Manajemen bahan terkait erat dengan persediaan , tingkatan produksi , pola pegawai ,  jadwal dan distribusi. Menurut manajemen bahan , dua alasan dalam membuat keputusan taktis tentang bahan yang harus dipertimbangkan pentingnya adalah
(1) peran utama bahan dalam proses produksi
(2) dampak dari inventaris organisasi.
 
Pembelian dan distribusi
Pembelian bahan merupakan proses perolehan yang melibatkan keputusan tentang penjajakan penggunaan , kontrak negosiasi , dan pemutusan pembelian . pembelian merupakan titik awal dari siklus manajemen bahan yang terdiri dari penjajakan , penyimpanan , pengubahan, penyimpanan dan distribusi.

Contoh pembelian bahan
Pada BUMN pembuat kain, manajemen bahannya dilakukan pada (1) pembelian bahan dengan membeli peralatan / mesin, benang, dan bahan kimia lainnya pada harga yang paling murah, kualitas terbaik berdasarkan perbandingan harga, dan biaya pengataran yang paling minimal. 

Sistem Persediaan 
Kunci utama pengelolaan persediaan adalah apakah item pokok yang diminta independen atau dependen. Terhadap kedua hal tersebut, manajer organisasi menggunakan sistem produksi dan sistem pengendalian persediaan yang berbeda. 

Economic Order Quality 
Merupakan ukuran bagian yang meminimalkan biaya penggunaan dan pemesanan seluruh persediaan tahunan. Hal ini didasarkan pada asumsi: 
Tingkat permintaan item bersifat konstan
Item diproduksi atau dibeli dalam bagian, dimana pemesanan item diterima sekaligus tidak ada batasan ukuran bagi masing – masing bagian seperti kapasitas truk atau batasan penggunaan bahan.
Ada dua biaya yang relevan.
Pertama , biaya penggunaan persediaan yang berasal dari penggandaan tingkat rata- rata persediaan dalam unit dengan biaya untuk menggunakan satu unit pada periode wakru tertentu.
Kedua, biaya tetap per bagian untuk pemesanan atau pengaturan. 
keputusan untuk satu item dapat dibuat secara bebas
Tidak ada ketidaktentuan dalam permintaan, waktu yang pasti atau persediaan tingkatan persediaan tidak hanya bersifat konstan namun juga diketahui jumlah yang diterima sesuai dengan apa yang dipesan. 

Sistem Review Berkelanjutan 
Salah satu sistem pengendalian persediaan terbaik yang dikenal adalah sistem review berkelanjutan (continous review sistem) , dimana kuantitas akhir item direview setiap waktu untuk menentukkan apakah sudah waktunya memesan kembali.
 
Sistem Review Periodik 
Sistem pengendalian persediaan yang lain adalah sistem review periodik , dimana posisi item persediaan direview secara periodik adan tidak secara terus menerus. Pemesanan baru dilakukan pada akhir setiap review dan periode antarpemesan yang sudah pasti. 

Sistem Hybrid 
Sistem lain yang digunakan dalam pengedalian persediaan adalah sistem Hybrid. Sistem ini menguji pilihan perlengkapan , dasar persedian, dan sistem visual. Sistem pilihan perlengkapan adalah sistem dimana posisi persediaan direview pada interval pada waktu yang sudah pasti, dan jika posisi sedang menurun ketingkat yang ditetapkan sebelumnya ukuran variable pemesanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhanyang diharapkan. 

Praktek sistem persediaan
Ketika dijalankan sistem persediaan terkait dengan persoalan
Item mana yang menerima pengendalian manajemen paling ketat
Bagaimana memelihara pencatatan secara akurat
Apa jenis yang terkait dengan peralatan pendukung yang disarankan

Contoh sistem persediaan
Sebagaimana contoh, dalam sebuah perusahaan daerah air minum, sistem persediaannya mencakup :
Pengendalian manajemen yang paling ketat
Pemeliharaan pencatatan
Jenis peralatan pendukung yang disarankan

Sistem Produksi 
Strategi organisasi harus diterjemahkan ke dalam perencanaan operasi secra detail. Salah satunya adalah perencanaan produksi . pada organisasi yang menghasilkan produk/jasa rencana produksi terkait dengan tujuan dan sasaran strategis melalui penjadwalan produksi .
Perencanaan produksi adalah pernyataan manajerial tentang waktu yang dibutuhkan untuk tingkat produksi , tingkat angkatan kerja , dan investasi persediaan ,yang dilakukan dalam pertimbangan permintaan konsumen dan batasan kapasitas organisasi. Perencanaan disesuaikan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan , meminimalkan investasi persediaan, memelihara stabilitas angkatan kerja , meminimalkan biaya produksi, dan meminimalkan keuntungan(khusus organisasi berorientasi laba). Product family adalah kelompok barang dan jasa yang mempunyai kesamaan permintaan dan proses ,SDM, serta permintaan bahan. hal ini sering kali terkait dengan pengelompokkan pasar, atau dalam perencanaan produksi terkait dengan proses khusus. Barang atau jasa organisasi dapat dikelompokkan ke dalam product family untuk menghindari tahapan yang terlalu banyak pada proses perencanaan. Dalam hal ini, harus digunakan pengukuran yang sesuai seperti unit, mata uang, standar jam, atau ukuran lainnya.

Perencanaan Sumber Daya Manusia 
Perencanaan SDM berperan penting dalam pencapaian tujuan organisasi . hal ini tidak terlepas dari input manajerial, tujuan, alternative, dan strategi terkait perencanaan SDM organisasi. 
Proses Perencanaan SDM sama dengan proses perencanaan produksi dalam perencanaan SDM, penerapan seorang perencana menyangkut permintaan SDM bagi masing-masing kelompok SDM didasarkan pada penilaian sejarah permintaan atau penilaian pendapat dan jaminan simpanan yang ada untuk pelayanan.
Strategi perencanaan SDM Strategi perencanaan bertujuan memilih alternative tertentu yang akan digunakan organisasi dalam perencanaan SDM.seperti sistem produksi,pada perencanaan SDM  juga terdapat dua strategis yaitu strategis pengajaran dan strategi tingkatan. 

Penjadwalan 
Perencanaan produksi mengolah sumber daya untuk berbagai kebutuhan produksi selama periode wakru tertentu. Proses penjadwalan produksi dimulai dengan penggunaan perencanaan produksi yang telah disahkan oleh organisasi sebagai dasar pengembangan skedul prospektif produk/ jasa.
 
Pengembangan skedul induk produksi prospektif  
Perhitungan proyeksi persediaan yang ada
Penetapan waktu dan ukuran kuantitas skedul induk produksi
Perhitungan kuantitas yang dijanjikan

Contoh penjadwalan
BUMN penghasil bahan bakar minyak dijadwalkan akan memproduksi minyak tanah, bensin, aftur, solar, dan oli selama enam bulan pada awal tahun 2010. 
  
Pengendalian 
Pengendalian yang dimaksud disini adalah pengendalian kualitas yang berfokus pada pencegahan permasalahan kualitas, yang ditujukan ke implikasi biaya dari kualitas yang rendah.pembahasan ini ditekankan pada keterlibatan public dan umpan balik yang diterimanya, serta seluruh bagian organisasi yang mengupayakan peningkatan kualitas. Selain itu, pembahasan juga ditujukan pada bagaimana mengembangkan perencanaan.
Pelaksanaan Total Quality Control (TQC) 
Pengukuran kualitas 
Paremeter manajerial 
Metode statistik pengendalian proses 

Keuangan 
Banyak keputusan menyangkut realisasi anggaran melibatkan investasi dengan modal besar. Sebagian besar asset organisasi memiliki fungsi operasi. Oleh karena itu, pengelola organisasi harus mencari proyek yang menghasilkan modal besar dan memperkirakan biaya keuntungan, serta resikonya. 

Time value of money
Konsep penting pada beberapa teknik analisis keuangan adalah bahwa satu rupiah di tanggal pada hari lebih bernilai dari satu rupiah yang diterima di masa depan. 
1) Nilai masa depan investasi 
2) Nilai sekarang dari jumlah di masa depan 

Teknik Analisis Ada dua teknik analisis keuangan dasar, yaitu 
1) Net present value method 
2) Payback method 

Pemasaran Produk Jasa 
Pemasaran produk atau jasa merupakan muara dari proses produksi organisasi. Kegiatan ini menentukan kelangsungan organisasi di masa depan kerena melalui kegiatan ini pendapatan organisasi mengalir.contoh: proses pemasaran produk/jasa sebuah perusahaan daerah penghasil teh di jawa tengah.

Pemberian Jasa 
Pemberian jasa merupakan produk organisasi selain yang berwujud barang keberhasilan pemberian jasa dipengaruhi oleh “bagaimana jasa itu itu diselenggarakan ”kepuasan pengguna merupakan output yang sangat penting terkait dengan standar kualitas produk/jasa orrganisasi apabila pengguna puas dengan jasa yang diberikan organisasi, maka aliran pendapatan organisasi akan berjalan lancar. 

Contoh pemberian jasa 
Pemberian layanan pendidikan dan kesehaatan oleh pemerintah
Pemberian pendidikan politik oleh partai politik
Penyebaran wacana mengenai gender,kesehatan dan reproduksi oleh LSM 

Kualitas (Kinerja) 
Untuk mencapai kuaitas atau kinerja produk/jasa organisasi, kegiatan yang harus dilakukan pertama kali adalah merencanakan kualitas produk/jasa. Kegiatan ini dilakukan dengan dasar input kepuasan pengguna. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, kualitas produk/jasa harus dijaga pada batasan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kualitas yang telah disepakati. Pada tahap penyelesaian, kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar atau pengguna produk/jasa telah terpenuhi.
 
Contoh kualitas
Kualitas beras yang yang diharapkan konsumen meliputi :
- Harga murah 
- Kondisi bersih 
- Warna cerah 
- Kadar gizi tinggi 
- Tidak berbau 
- Tidak terkontaminasi virus atau penyakit 
- Bisa didapatkan dengan mudah 



IMPLEMENTASI REALISASI ANGGARAN DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Pemerintah Pusat
Pemerintah berencana memenuhi amanah konstitusi (UUD 1954) yang mengharuskan aloksi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realiasi anggaran ini dimulai pada tahun 2009. Jumlah realisasi anggaran ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti dalam pembangunan dunia pendidikan di Indonesia setelah selama ini sering terpinggirkan.
 
Pemerintah Daerah 
Selama tahap realisasi anggaran, salah satu kegiatan dalam pencairan anggaran adalah pengajuan anggaran kas organisasi. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang diguanakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan selama setiap periode. Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ini ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 
LSM 
Contoh belanja elanja dari LSM Centre fo Electroral reform(CETRO) beserta lembaga donor yang mendanai belanja tersebut dapat dilihat pada halaman 257.

Yayasan 
Berikut adalah salah satu contoh perencanaan investasi dalam bidang keuangan pada salah satu upaya persiapan teknik realisasi anggaran yayasan: 
Yayasan keanekaragaman hayati Indonesia  KEHATI atau yayasan keanekaragaman Hayati Indonesia didirikan pada tahun 1994 dan mendapat dana abadi 1995 melalui hibah sebesar $ 16,5 juta dari USAID. KEHATI telah memulai pencarian dana untuk memenuhi kemitmen menambah dana abadinya sekitar $ 4,7 juta dollar pada tahun 2005. KEHATI juga telah berhasil memikat sejumlah besar donor filantropis, perusahaan dan pemerintah. kini SEHATI sedang menjajaki kemungkinan menfaatkan “pengampunan utang untuk penyelamatan lingkungan” untuk memperbesar dana abadinya. 

Partai Politik 
Sebagai contoh dalam menyiapkan program pendidikan politik kepada konstituen kegiatan dimulai dengan membentuk tim pelaksana program dan membuat tata aturan kerja program serta membagi beban kerja anggota tim pembentukkan tim dilakukan melalui serangkaian rapat partai dan mengambilan keputusan oleh pimpinan tertinggi partai politik menurut tingkatannya yaitu, jika program yang dilakukan oleh wilayah maka yang mengesahkan keputusan adalah dewan pimpinan wilayah. Pada tahap penyelesaian kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan yang sedang berjalan dan membuat laporan tentang masing- masing yang dilakukan.