AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK "KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK"

KARAKTERISTIK DAN RUANG LINGKUP AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT., Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang kami haturkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Karakteristik Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.

Adapun makalah tentang Karakteristik Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik telah kami usahakan semaksimal mungkin dengan bantuan berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini untuk itu kami tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam pembuatan makalah ini.

Namun tidak lepas dari semua itu kami sadar sepenuhnya bahwa ada kekurangan baik dari segi penyusun bahasanya maupun dari segi lainnya. Oleh karena itu dengan lapang dada dan tangan terbuka kami membuka selebar-lebarnya bagi pembaca yang ingin member saran dan kritik kepada kami sehingga kami dapat memperbaiki makalah ini.

Akhirnya penyusun mengharapkan semoga dari makalah tentang Karakteristik Dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik ini dapat diambil hikmah dan manfaatnya sehingga dapat memberikan inspirasi terhadap pembaca.

Padang, 31 Agustus 2016

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan kegiatan pemerinytah atau dikenal dengan akuntansi sector public dan organisasi non –laba meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan globalisasi dan era reformasi. Dalam melaksanakan kegiatan yang semakin rumit informasi memegang peranan semakin penting salah satu informasi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi sector public baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun manajerial.

Rumusam masalah

Dalam makalah ini akan dibahas tentang karakteristik dan lingkup sector public. Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah dengan ruang lungkup akuntansi sector public, tujuan akuntansi sector public, privatisasi dan otonomi daerah.

Tujuan penulisan 

Adapun tujuan penulisan ini adalah agar para pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai pengertian dan ruang lingkup akuntansi sector public, sifat dan karakteristik, tujuan dan pengembangan akuntansi sector public, privatisasi serta otonomi daerah.

BAB II

PEMBAHASAN

  Pengertian Organisasi Sektor Publik

Organisasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang yang secara bersama - sama ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik serta memilki tujuan yang sama dan tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya.

Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi - transaksi ekonomi dan keuangan. Namun berbeda dengan entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba ( nirlaba ).Contoh organisasi sektor publik yang besar dan terkenal adalah negara. Tujuan negara adalah kesejahteraan dan kemajuan, bukan pemupukan laba yang diperoleh oleh negara tersebut. Sebagai bentuk organisasi sektor publik yang besar dan kompleks pemerintahan / negara banyak dibahas dalam literatur. Sehingga sering mengindentikan organisasi sektor publik dengan pemerintahan. Selain pemerintahan ada rumah sakit, pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, yayasan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang merupakan bentuk organisasi sektor publik.

Jenis-jenis Organisasi Sektor Publik

Dalam prakteknya, organisasi sector public adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat. Di Indonesia jenis Organisasi Sektor Publik yang dikenal antara lain :

organisasi Pemerintah Pusat

organisasi Pemerintah Daerah

organisasi Partai Politik

organisasi LSM

organisasi Yayasan

organisasi Pendidikan seperti sekolah

organisasi Kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit

organisasi Tempat Peribadatan seperti Mesjid, Gereja, Vihara, Pura

Ciri - Ciri Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut :

Tidak mencari keuntungan (laba)

Dimiliki oleh public

Kepemilikan tidak dalam bentuk saham

Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus

Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

Tujuan Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani   

Aktivitas Pelayanan publik ( publik services ) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transfortasi publik dan penyediaan pangan.   

Sumber Pembiayaan Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, peinjaman pemerintah, serta pendapatan lain – lain yang sah dan tidak bertentangan sengan perundangan yang berlaku.   

Pola Pertanggungjawaban Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ), Dewan Lerwakilan Daerah ( DPD ), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )   

Kultur Organisasi Bersifat birokratis, formal dan berjenjang   

Penyusunan Anggaran Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD.

  

Stakeholder Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADP ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.  

Kata “public” mengandung arti masyarakat atau rakyat, yang pada umumnya adalah kelompok binaan, donator, konstituen, atau umat. 

  Lingkup Organisasi Sektor Publik

Tidak bisa dipungkiri bahwa sector public mempunyai pengaruh besar dalam suatu Negara. Di Inggris, dampak yang ditimbulkan dapat diidentifikasi pada warga negaraInggris dan warga Negara lain yang berkunjung ke Inggris. Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan public seperti bantuan polisi tanpa dikenai biaya. Dalam keadaan tertentu, pendatang juga mempunyai akses pusat pelayanankesehatan dan kebakaran tanpa mengeluarkan biaya (Blundell, hal 21). Selain itu, sector public menyerap lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi ekonomi Inggris di tahun 1992.

Kondisi di atas tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, jumlah serapan tenaga kerja yang bergerak di bidang sector public masih amat diharapkan. Pertimbangan lain adalah terbentuknya departemen-departemen yang membawahi bidang tertentu dalam pemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah dan kepolisian-TNI. Cakupan organisasi sector public di setiap kota membuktikan peranan organisasi sector public dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat amat besar.

 Ruang lingkup organisasi sektor publik, antara lain :

Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif

Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja

Faktor Lingkungan yang mempengaruhi, yaitu :

Faktor ekonomi, yang meliputi :

Pertumbuhan ekonom Nilai tukar mata uang   

Tingkat inflasi Infrastruktur   

Tenaga kerja Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)  

Faktor politik, yang meliputi :

Hubungan negara dan masyarakat Elit politik dan massa   

Legitimasi pemerintah Jaringan Internasional   

Tipe rezim yang berkuasa Kelembagaan   

Ideologi Negara  

Faktor kultural, yang meliputi :

Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya Karakteristik masyarakat   

Sistem nilai di masyarakat Sosiologi masyarakat   

Historis Tingkat pendidikan  

Faktor demografi meliputi antara lain :

Pertumbuhan penduduk Migrasi   

Struktur usia penduduk Tingkat kesehatan  

Sejarah Organisasi Sector Public

Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Kam (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial didalam masyarakat yang umumnya berbentuk pemerintahan.

Babilonia (3000SM-1000SM)

Praktek pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi.

Mesir kuno (3000SM-1000SM)

Praktek system pencatatan telah ada sejak zaman mesir kuno. Organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk perdana menteri. Para menteri melakukan praktek laporan bulanan yang terkait dengan hasil pemungutan pajak.

Yunani (1000SM-Abad ke-1)

Di masa Yunani, pemerintah yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima.

Roma (Abad ke-1 – 5)

Di masa Roma, praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukanoleh semua pejabat, baik itu di gubernuran maupun kekaisaran.

Eropa

Pertengahan abad ke-14

Pada pertengahan akhir abad ke-14, praktek pencatatan transaksi keuangan di Genoa adalah berupa bukti transaksi keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dan rakyat. Selanjutnya, proses perdagangan antarnegara. Pada saat yang sama, di belahan dunia laingereja memasuki era peranan gereja  dalam pemerintahan.

Awal abad ke-15

Pada awal ke-15, kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris, dimana proses pelaporan dikembangkan lebih rinci, terutama informasi tentang tenaga kerja, metode produksi, jenis dan kualitas barang yang dipriduksi, harga jual, dan metode pemasaran.

Akhir abad ke-18

Pada akhir abad ke-18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluan seluas-luasnya, akibatnya revolusi industry muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sector public.

Abad ke-19 – 20

Praktek akuntansi sector public dapat dikatakan berkembang lebih lambat interprestasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntanso sector public sebagai proses pencatatanpenarikan pajak yang dipungut pihak pemerintah.

Profesi Akuntan Sektor Publik

Praktek akuntansi sudah berlangsung cukup lama dengan peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia (Parker dan yamey, 1994). Disiplin ilmu akuntansi mulai diakui sejak awal abab ke-19 di inggris. Disiplin ilmu ini dari dunia praktek, bukan dari laboratorium social dari universitas (Whitington, 1968). Karena itu, profesi akuntan harusdipahami dari kondisi praktek akuntan.

Profesi akuntan dengan disiplin ilmu akuntansinya dianggap oleh Anglo-Amerika sangat mempengaruhi pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Beberapa Negara, seperti Rusia dan Negara-negara Eropa Timur yang dulunya tidak terpengaruh  mulai mengalami perubahan yang signifikan didalam bidang akuntansi. Selayaknya suatu bidang ilmu, kekutan terbesar akuntansi adalah kelemahan utamanya. Uang merupakan alat tukar penengah dan sumber kekayaan, sehingga akuntan dibayar untuk menembangkan kekayaan oranglain.

Interprestasi akuntansi sebagai uang ternyata membawa kelemahan utama di bidang ini. Perubahan nilai nominal uang antarwaktu dan antarmata uang Negara yang berbeda menyebabkan interprestasi peran akuntansi tergantung pada karakter pasar. Dengan kata lain, akuntansi sangat tergantung pada waktu dan tempat. Karena itu, perbandingan akuntansi antarorganisasi menjadi lebih sulit terkait dengan sifat kontinjensi. Dengan kata lain, akuntansi dipergunakan sebagai landasan penilaian atau pangambilan keputusan dalam organisasi. Jadi, karakter konsisten dan etitas perlu dikembangkan dalam berbagai aktifitas pengambilan keputusan. 

Perkembangan profesiakuntan menunjukkan bahwa di dunia ini praktis, akuntansi sukses berkompetisi dengan konsultan manajemen.ini memunculkan batas-batas disiplin ilmu akuntansi. Tanpa mengubah karakter inti disiplin ilmu akuntansi, manfaat akuntansi telah berkembang. Jadi, para akademisi bekerja untuk mengobsevasi penggunaan akuntansi dalam mengelola perusahaan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Ini berarti fungsi akuntansi dalam pelaporan akan semakin penting. Pada awal tahun 1970-an, profesi akuntan di inggris mulai menurun akibat perubahan the institute of municipal treasure and accountants ke the chartered institute of public finance and accountancy. Namun demikian, istilah “sector public” menjadi lebih disukai. Istilah ini membuka referensi akuntan professional di luar sector swasta. Akibatnya, akuntansi sector publik menjadi wadah interdidipliner tentang materi kesejahteraan masyarakat. Dan pada saat yang sama, bidang akuntansi manajement sector public dan audit sector public mulai diubah orientasinya ke pelayanan publik.

Dengan berubahnya orientasi politik dan ekonomi diera reformasi,organisasi profesi akuntan- Ikatan akuntan Indonesia (IAI) mulai memunculkan kompartemen AkuntanSektor Publik. Kompartemen ini mewadahi para pekerja bidang akuntansi  dan akuntan yang bekerja di organisasi sector publik. Informasi tentang aktivitas pengembangan ilmu dan dialog akuntansi sector publik telah disalurkan di jurnal Akuntansi dan keuangan sektor publik, serta homepage-nya.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan bidang akuntansi sektor public sangat dipengaruhi, oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi,sehingga aspek budaya, social, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik juga akan mengubah arah pengembangaan organisasi akuntansi. Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis atas terciptanya kompleksitas  bidang akuntansi sektor publik. Ini berarti kunci pemecahan permasalahan akuntansi sektor publik adalah penyerdehanaan yang logis dalam penfelolaan sektor publik. Terkait dengan itu, semua proses adopsi dilakukan  dalam konteks peningkatan kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur Ideologi Dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik di Indonesia selama lima tahun puluh tahun terakhir ini, yaitu antara tahun 1950-2000-an, diperlakukan sebagai sektor ekonomi. Perlakuan ini mengakibatkan focus manajerial tidak tertuju pada penataan organisasi sektor publik, namun lebih pada penataan arus program dan anggaran. Konsep ini berhasil diterapkan dalam dua decade pertama pemerintahan oerde baru, di mana pendapatan Negara berlimpah  dari hasil sumber daya minyak.

Bentuk kegagalan pasar bisa diakibatkan oleh keputusan masyarakat untuk tidak membeli barang luar negeri dengan harga yang lebih murah dari harga di dalam negeri. Karakter transaksi tersebut tidak berlaku untuk barang dari lain kota. Apabila mekanisme tekanan pasar yang dilakukan tidak berhasil menghentikan tingkat impor, maka diperlukan suatu mekanisme organisasi publik yang dikenal dengan aksi provisi. 

Dalam bidang keuangan, dana awal dipengaruhi oleh perbedaan danperubahan tujuan. Berbagai perusaan yang bergerak di bidang utilitas, seperti listrik, telekomunikasi, dan air, lebih bergantung pada sumber keuangan ekternal, yaitu dana masyarakat. Jumlah dana yang dikucurkan sangat tergantung pada perhatian masyarakat terhadap bidang tersebut.

Berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah juga diberikan oleh organisasi nonpemerintah, organisasi kewargaan, dan kelompok keagamaan. Karena itu, para pemimpin pemerntahan harus mempelajari cara merangkul organisasi nonpemerintah. Selain itu, para pemimpin bersama pemerintahan juga harus belajar mengembangkan bisnis, ketenagakerjaan,dan akademisi untuk bersama-sama menstimulasi inovasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Singkatnya, para pemimpin pemerintahan harus belajar bagaimana memfasilitasi pemecahan permasalahan dengan melakukan aksi katalisasi kepada seluruh masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran Osbornes dan Gaebler dalam bukunya yang disebut dengan Reinventing Government (1992.

Perspektif baru pemerintahan menurut Osborne dan Gaebler adalah:

Pemerintahan katalis: berfokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik

Pemerintah wirausaha memfokuskan dari pada pemberian arahan, sedangkan pemberian pelayanan publik diserahkan kepada pihak swasta dan/atau sektor ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya).

Pemerintah milik masyarakat: memberdayakan masyarakat dan bukan melayani

Pemerintah member wewenang kepada (memberdayakan) masyarakat sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri (self-help community).

Pemerintah yang kopetitif: menyuntikan semangat persaingan dalam pemberian pelayanan publik

pemerintah wirausaha berusaha menciptakan persaingan karena hal itu merupakan satu-satunya cara untuk mrnghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan persaingan, banyak pelayab publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus menaikan biaya.

Pemerintah yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi

Apa yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, diatur dalam mandatnya. Namun, tujuan pemerintah bukanlah pada mandatnya tapi misinya.

Pemerintah yang berorientasi pada hasil: membiayai hasil dan bukan masuakan

Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan dan intensif dengan cara membiayai hasil, dan bukan masukan. Pemerintah mengmbangkan standar kinerja yang mengukur seberapa baik suatu unit kerja mampu memecahkan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pemerintah yang berorientasi pada pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi 

Pemerintah wirausaha akan berusaha mengidentifikasi pelanggan yang sesungguhnya.

Pemerintahan wirausaha: mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan

Pemerintah daerah wirausaha dapat mengembangkan beberapa pusat pendapatan dari proses penyediaan pelayanan publik, seperti BPS dan Bappeda, yang dapat menjual informasi tentang daerahnya pada pusat-pusat penelitian; BUMN/BUMD; pemberian hak guna usaha yang menarik kepada para pengusaha dan masyarakat; pernyataan modal dan lain-lain.

Pemerintah antisipatif: berupaya mencegah ketimbang mengobati

Pemerintah wirausaha tidak reaktif tetapi proaktif. Pemerintah tidak hanya mencoba ,mencegah masalah, tetapi juga berupaya keras mengantisipasi masa depan melalui perencanaan strategisnya.

Pemerintah desentralisasi: dari herarki menuju partisipatif dan tim kerja

Pemerintah wirausaha memberikan kesempatan pada masyarakat, asosiasi-asosiasi, pelanggan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembuatan keputusan.

Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (system intensif) dan bukan dengan mekanisme administrative (system prosedur dan pemaksaan)

Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah wirausaha tidak memerintahkan dan mengawasi, tetapi mengembangkan dan menggunakan system intensif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.

Perubahan Pemikiran Orde Baru Ke Orde Reformasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup mendasar dan besar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya keinginan akan akuntabilitas dan transparansi kinerja terhadap pengelolaan sektor publik. Perlawanan terhadap budaya manipulasi baru saja dimulai dengan berakhirnya era pemerintahan yang mengutamakan stabilitas. Istilah reformasi adalah cetusan untuk mendudukan kembali keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan nilai. Akibatnya, reformasi menjadi lebih menekankan pembangunan niali yang di uangkap dalam good governanse.

Ungkapan pemerintah yang bersih dapat diinterpretasikan sebagai perujudan indicator kejujuran pemerintah. Selama dua puluh tahun yang lalu, kejujuran pemerintah , lebih diartikan sebagai stabilitas pemerintah.sedangkan dimasa reformasi,kejujuran diartikan sebagai pemerintah yang bersih. Akibatnya, mekanisme manipulasi yang dipraktekkan dimasa lalu harus diganti dengan mekanisme transparansis.

Peran akuntansi yang telah bergeser ternyata tidak membuat akuntansi menjadi mekanisme pertanggung jawaban. Perubahan politik dan krisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan munculnya kesadaran baru dikalangan masyarakat Indonesia. Fungsi akuntansi saat ini diharapkan menjadi turunan bagi perkembangan tuntutan masyarakat terhadap  bidang akuntansi demi memajukan sektor publik. Akuntansi sektor publik diharapkan lebih ditetakankan pada system dan pemeriksaan akuntansi. System akuntansi sektor publik yang selama ini dikembangkan lebih melayani karakteristik pelayanan pasar. Ini merupakan kesalahan besar karena karakter dan evaluasi kinerja publik sangat berbeda dengan yang di swasta.

Pengukuran prestasi atau kinerja sektor publik merupakan titik utama pengembangan akuntansi sektor publik. Penekanan pada efisiensi keuangan dan efektivitas manajemen akan menjadi dua focus pengembangan  bidang akuntansi manajemen sektor publik. Kebersamaan itu akan lebih indah lagi untuk diwujudkan dalam bagian utuh dari wadah monumental ni.

BAB III

KESIMPULAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik.

Organisasi sektor publik memiliki beberapa karakteristik, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, memberikan pelayanan publik, sumber pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, kultur organisasi bersifat birokratis, formal dan berjenjang, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD. Dan DPRD, stakeholder dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga – lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF ( International Monetary Fund ), ADB ( Asian Development Bank ), PBB ( Perserikatan Bangsa – Bangsa ), UNDP ( United Nation Depelopment Program, USAID, dan Pemerintah luar negeri.

Ruang lingkup organisasi sektor publik yaitu bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif, sektor publik menyerap banyak tenaga kerja, dipengaruhi oleh faktor Lingkungan, yaitu : faktor ekonomi, politik, kultural dan demografi.

Tujuan Akuntansi Sektor Publik, American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.

b. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik

DAFTAR PUSTAKA

Indra Bastian (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Jakarta :

Penerbit Erlangga

www.google.com- widi.staff.gunadarma.ac.id/Pengantar ASP

www.google.com-Bambang Kesit (2010 ). Akuntansi Sektor Publik

www.scribd.com/doc/52907247/Pertemuan1-debby

http://cafe-ekonomi.blogspot.com/2009/08/makalah-akuntansi-sektor-

publik.html